*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
Pandangan Fraksi

Sabtu, 10 September 2011
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

Juru Bicara : Bambang Juwono, SH., M.Hum
Tanggal : Sabtu, 10 September 2011

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarohkatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota Dewan yang saya cintai;
Yth. Sdr. Wartawan, Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan ALLAH SWT atas segala karunia-NYA sehingga kita masih dapat menjalankan tugas dengan tak kurang satu apapun. Hendaknya segala nikmat dan karunia-NYA ini selalu menjadikan motivasi dan mendorong kita untuk selalu bekerja lebih giat, lebih ikhlas dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Rasa syukur itu pada saat ini sangat terasa pentingnya, bahwa seluruh daerah di Jawa Timur masih dalam keadaan tenteram. Inilah ketenteraman sejati yang disebut "kemenangan" setelah melaksanakan ibadah puasa Romadhon dan perayaan Idul Fitri 1432 Hijriyah.

Selanjutnya pada kesempatan di forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini banyak terlibat aktif dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu:

1. Kepada Sdr. Gubernur yang telah memberikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2011, pada hari Rabu (Pon) tanggal 7 Oktober 2011;
2. Kepada Rekan-rekan anggota dewan, khususnya Badan Anggaran yang laporannya telah disampaikan pada tanggal 8 September 2011;
3. Kepada segenap masyarakat Jawa Timur yang senantiasa bersabar hati dan berharap buah hasil kerja dan kinerja kita untuk menjadi kenyataan;
4. Kepada segenap tokoh dan elemen masyarakat yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan di Jawa Timur;
5. Kepada para rekan Wartawan yang banyak memberikan masukan-masukan melalui berita-berita yang ditayangkan menyangkut kebijakan-kebijakan dan koreksi terhadap kekekurangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di provinsi Jawa Timur.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebelum memasuki pemandangan umum ini, Fraksi kami perlu menyampaikan hal-hal penting terkait dengan masalah mudik Lebaran. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tradisi mudik. Namun, kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas makin tingginya angka peristiwa dan korban kecelakaan lalu lintas selama H-7 hingga H+5. Dibanding tahun lalu, kasus kecelakaan di Jawa Timur selama mudik tersebut meningkat 214%. Dari 243 kasus menjadi 520 kasus. Untuk korbannya, pada tahun ini tercatat 72 orang meninggal dunia, 98 orang luka berat dan 384 orang luka ringan. Sedangkan kerugian mencapai Rp 811,7 juta lebih. Dari total kecelakaan, ternyata 417 kasus atau lebih dari 90%-nya melibatkan sepeda motor. Ini tidak lepas dari tingginya jumlah pemudik yang menggunakan motor. Meski beresiko tinggi, namun mudik dengan motor dipandang lebih murah dan praktis dibanding naik bus umum atau kereta api. Ini sekaligus menjadi cermin betapa buruknya transportasi angkutan umum. Perlu ada perbaikan di sektor transportasi umum untuk menekan jumlah pemudik dengan motor dan sekaligus menekan angka kecelakaan.

Kami mengapresiasi rencana Sdr. Gubernur untuk mendorong Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan rel ganda kereta api jurusan Surabaya Bojonegoro, Surabaya Madiun, Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Namun, persoalan mudik tidak akan tuntas dengan adanya rel ganda Kereta Api saja. Jika angkutan kereta api ini tidak terintegrasi dengan jenis angkutan lainnya di tiap stasiun pemberhentian, maka masyarakat tetap akan enggan memakai Kereta Api. Apalagi untuk rute dalam provinsi yang relatif masih bisa ditempuh dengan motor. Oleh karenanya, perlu ada angkutan transportasi umum yang terintegrasi. Fraksi kami mendesak agar segera dibuat rencana induk transportasi angkutan umum yang terintegrasi di Jawa Timur. Dengan demikian, nantinya masyarakat saat mudik tidak perlu lagi menggunakan motor atau mobil pribadi, namun dapat menggunakan angkutan umum yang nyaman, aman, dan harganya terjangkau. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengawali
pembahasan pada paripurna tentang Rancangan Perubahan APBD 2011, kami perlu mengingatkan, agar seluruh jajaran SKPD berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 4 ayat (1) PP tersebut mengamanatkan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat."

Selanjutnya, Fraksi kami akan memberi pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2011. Ada beberapa hal yang kami soroti, yaitu indikator kinerja utama, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

A. Indikator Kinerja Utama


Pertama-tama kami hendak menanggapi evaluasi kinerja utama yang dijelaskan dalam nota keuangan Perubahan APBD yang disampaikan Sdr. Gubernur pada tanggal 7 September 2011. Ada lima indikator kinerja yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, persentase pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, serta indeks disparitas wilayah. Kami akan menanggapinya satu per satu.


Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka

Sebagaimana dijelaskan Sdr. Gubernur dalam Nota Keuangan P-APBD, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,09 % di tahun 2009 menjadi 4,25 % di tahun 2010 ini bukan dikarenakan bertambah banyaknya jumlah lapangan kerja. Melainkan karena terjadi peningkatan jumlah usia kerja yang memilih untuk tidak mencari kerja. Sebagian memilih menjadi ibu rumah tangga dan bersekolah. Jumlah angkatan kerja sendiri per Agustus 2010 mengalami penurunan 811 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Yaitu dari 20,338 juta menjadi 19,527 juta.

Sedangkan jumlah yang bekerja sendiri ternyata mengalami penurunan sebanyak 913.432 orang atau hampir 1 juta antara Februari 2010 hingga Agustus 2010. Ini berarti telah terjadi PHK atau tutupnya bidang usaha di Jawa Timur yang mencapai hampir 1 juta orang dalam jangka waktu hanya 6 bulan saja. Data ini tentu memprihatinkan.

Hilangnya hampir 1 juta lapangan kerja ini merupakan fenomena yang mencemaskan jika terus berlanjut. Apakah ini terkait juga dengan serbuan barang-barang impor dari China utamanya sejak pemberlakuan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) per 1 Januari 2010? Informasi ini penting, mengingat pada tahun 2010, defisit perdagangan Jawa Timur dengan China untuk barang komoditi non migas mencapai US$ 1.222,61 juta atau sekitar Rp 10,64 trilyun.

Terkait dengan makin berkurangnya lapangan kerja ini, kami ingin menanyakan, bagaimana peran Perubahan APBD 2011 ini dalam usaha menambah jumlah lapangan kerja? Penambahan anggaran untuk kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dalam Perubahan APBD 2011? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Kedua, Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dilaporkan mengalami penurunan dari 6,022 juta jiwa pada Maret 2009 menjadi 5,529 juta jiwa pada Maret 2010. Sehingga persentasenya menurun dari 16,68 % menjadi 15,26 %. Ini mengacu pada indikator garis kemiskinan berdasarkan standard kalori BPS Jatim.
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Provinsi secara tepat sasaran berusaha menyelesaikan dengan program Jalinkesra. Program ini menggunakan data PPLS yang dilakukan BPS Jatim tahun 2009 yang berbasis pada rumah tangga miskin. Sesuai data PPLS tersebut, tercatat ada 3,08 juta rumah tangga miskin atau tepatnya 3.079.822 rumah tangga. Jika ini dikalikan dengan jumlah rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga yang sebesar 3,57 orang sesuai data Susenas BPS tahun 2006, maka jumlah penduduk miskin adalah sebesar 10.994.925 jiwa. Ini berarti meningkat hampir 2 kali lipat.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan ini, apa saja program intervensi dalam Perubahan APBD ini yang langsung berkaitan dengan pengurangan jumlah penduduk miskin? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Ketiga, Persentase Pertumbuhan Ekonomi


Persentase pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2010 atas dasar harga konstan tahun 2000 dilaporkan mencapai 6,67 %. Ini lebih tinggi dibanding dengan tahun 2009 yang sebesar 5,01 % dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 6,10 %.

Namun sayangnya, sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah justru adalah sektor pertanian yaitu hanya 2,13 %. Ini adalah angka yang terburuk dalam lima tahun terakhir ini. Padahal, sektor pertanian menjadi tempat bekerja 7.393.480 warga Jawa Timur atau 42,46 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Artinya, persentase terbesar yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini bukanlah para petani sebagai mayoritas di Provinsi Jawa Timur. Ini akan menambah kesenjangan sosial. Padahal, sebagaimana sering kami sampaikan, kesejahteraan petani di Jawa Timur adalah yang terburuk dari antara semua Provinsi di pulau Jawa ini.

Data terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Juli 2011 naik sangat tipis 0,0003 persen dari 102,312 menjadi 102,313. Kenaikan NTP ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada tersebut, Jawa Timur adalah yang kenaikannya paling kecil. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 0,74 persen, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,72 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,59 persen serta Provinsi Jawa Barat sebesar 0,43 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan NTP ini tentu harus menjadi perhatian khusus. Angka ini bahkan masih jauh dari target Pemerintah Pusat yang mencanangkan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% dan NTP pada angka 115 pada tahn 2014. Oleh karenanya, dalam Perubahan APBD 2011 ini, program apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi rendahnya PDRB sektor Pertanian dan NTP ini? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Keempat, Indeks Disparitas Wilayah


Indeks disparitas wilayah (Indeks Williamson) dilaporkan telah membaik yaitu menurun dari 115,85 di tahun 2009 menjadi 115,14 di tahun 2010. Namun ini adalah satu-satunya indikator kinerja utama yang belum mencapai target RPJMD tahun 2010 yang nilai maksimalnya dipatok pada angka 115,10.

Kegagalan pencapaian target indeks disparitas wilayah ini serta naiknya Indeks Gini menunjukkan bahwa Jawa Timur menderita kesenjangan ganda. Terjadi baik kesenjangan kelas sosial maupun kesenjangan antar wilayah. Ini tentu bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada daerah-daerah yang terus menerus tertinggal dalam hal pembangunan ekonominya. Dari tahun ke tahun, daerah-daerah ini yang terus mengalami ketertinggalan. Wilayah tapal kuda dan jalur lintas selatan wilayah barat selalu berada di urutan bawah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam Perubahan APBD 2011 ini, program apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi tingginya indeks disparitas wilayah ini? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Kelima, Indeks Pembangunan Manusia


Kami mengapresiasi kenaikan IPM Jawa Timur dari 71,06 di tahun 2009 menjadi 71,55 di tahun 2010. Ini merupakan indikator keberhasilan yang penting bagi Jawa Timur.

Namun, secara kewilayahan, ternyata kesenjangan pembangunan tetap menjadi masalah nyata. Nilai IPM di wilayah tapal kuda relatif rendah karena rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sana. Lagi-lagi, terkendala kultur masyarakat di wilayah tersebut serta sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mengingat bahwa masalah ini adalah hal yang klasik, kami ingin menanyakan, langkah-langkah terobosan apa yang telah dilakukan Pemerintah Gubernur beserta jajarannya untuk menyelesaikan masalah ini.

Keprihatinan tertinggi seharusnya ditujukan pada wilayah yang sangat rendah baik angka IPM-nya maupun kemampuan naiknya IPM. Ini berarti dalam tahun-tahun mendatang, kondisi IPM-nya akan makin tertinggal dibanding wilayah lain.

Ada lima Kabupaten yang perlu mendapat prioritas utama yaitu Sampang (IPM terendah dan shortfall rata-rata), Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo (IPM terendah kedua dan shortfall sangat rendah) serta Jember dan Sampang (IPM sangat rendah dan shortfall paling rendah). Oleh karenanya, dalam Perubahan APBD 2011 ini, program apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi rendahnya IPM, khususnya di lima kabupaten ini? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Secara khusus, fraksi kami menyoroti peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun 2010. Saat ini, daerah petani tembakau seperti Madura, Jember dan Bojonegoro memiliki IPM rendah. Padahal, pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi mendapat bagian 30% dari total dana DBHCT yang sebesar Rp 669 milyar. Sejauh ini, dari hasil pemantauan kami, dana ini lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi. Padahal, sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 84/2008 yang sudah diubah dengan Permenkeu No. 20/2009, ada beberapa jenis kegiatan lain yang bisa didanai, termasuk pembinaan industri dan pembinaan lingkungan sosial. Bagaimana pemanfaatan DBHCT oleh Pemerintah Provinsi khususnya pada daerah petani tembakau? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.


B. Pendapatan Daerah

Sidang Dewan yang Terhormat,


Dalam hal perencanaan anggaran, kita memaklumi pihak eksekutif memiliki kebiasaan-kebiasaan berasumsi. Yakni, pada sisi pendapatan harus diasumsikan lebih rendah (mark-down) dibanding potensi yang ada. Sedangkan pada sisi belanja, asumsi harus ditinggikan (mark-up). Pada tataran konsep dan perencanaan, asumsi tersebut masih dapat ditolerir, sepanjang perbandingannya terhadap realita tidak terlalu jauh. Namun pada sisi aplikasi, seluruh asumsi tersebut wajib disesuaikan dengan potensi dan kondisi nyata.

Sejatinya, potensi dan kondisi yang nyata, juga telah bisa dirumuskan dengan melihat trend. Misalnya, jika sisi pendapatan dapat bertambah sebesar 10% selama lima tahun terakhir, mengapa tidak dicanangkan kenaikan sebesar 20%? Begitu pula pada sisi belanja, apabila trend-nya selalu bisa dihemat 10%, mengapa tidak ditekadkan untuk penghematan yang lebih besar? Melalui penghematan anggaran itu, maka sasaran program dan kegiatan prioritas dapat ditambah.

Mencermati Rancangan Perubahan APBD 2011, pada sisi pendapatan ditargetkan naik sebesar 7,73%, menjadi 10 trilyun 673 milyar 127 juta rupiah lebih. Persentase kenaikan pada sisi pendapatan terasa kecil apabila dibanding dengan kenaikan pada sisi belanja.

Pengalaman tahun lalu potensi selalu terbuka untuk menaikkan sisi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun lalu, potensi tambahan dari kedua jatah APBN itu mencapai sekitar Rp 175 milyar. Yakni, sebesar Rp 120 milyar atau 10% dari target DAU yang sebesar Rp 1,2 trilyun untuk alokasi gaji pagawai. Dan dari DAK sebesar Rp 55 milyar. Kami mohon penjelasan, mengapa Rancangan Perubahan APBD 2011 tidak menarget tambahan pendapatan dari DAK dan DAU?

Khusus terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHP-BP) yang naik hanya sebesar 6,41%, sesungguhnya masih bisa ditingkatkan. Misalnya, melalui inovasi dan perjuangan merealisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi. PP tersebut memberikan opsi mandatory Golden Share atau pemberian wajib, serta bagi hasil atas Participating Interest (penyertaan modal).


C. Belanja Daerah

Sidang Dewan yang Terhormat,


Selanjutnya kami akan masuk ke masalah sektoral, Ada enam sektor yang menjadi perhatian kami, yaitu pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. Pada keenam sektor ini, menurut kami masih banyak kesalahan paradigma dalam realisasi visi dan misi APBD. Jargon kampanye dalam pilgub lalu, dan sekaligus menjadi jargon RPJMD, yakni: "APBD untuk Rakyat", belum menjadi kenyataan. Dalam penjabarannya, ini dirinci sebagai pro-poor, pro-job serta people centered. Seluruhnya berjanji untuk memihak kepada yang miskin serta wong cilik. Tapi benarkah APBD kita berpihak pada rakyat? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

1. Sektor Pertanian


Kami memulai dari sektor pertanian. Dalam Perubahan APBD 2011, diusulkan kenaikan sektor pertanian yang hanya sebesar 1,62 % atau Rp 7,92 milyar. Persentase dan jumlah ini masuk kategori rendah dibandingkan sektor lainnya. Jumlah ini pun masih terbagi menjadi tiga SKPD pelaksana yaitu Dinas Pertanian sebesar Rp 1,77 milyar, Dinas Perkebunan senilai Rp 3,58 milyar serta Dinas Peternakan sebanyak 2,57 milyar. Rendahnya penambahan anggaran untuk ketiga SKPD ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa mampu perubahan APBD ini mensejahterakan petani Jawa Timur yang sedang terpuruk? Sektor pertanian yang menjadi tumpuan harapan 42,46 % pekerja ternyata hanya mendapat tambahan anggaran P-APBD sebesar 0,56 %.

Hasil P-APBD, sektor pertanian ternyata juga hanya diberi anggaran sebesar Rp 498,247 milyar. Ini menunjukkan ke-tidak peduli-an Pemerintah Provinsi. Sebagai provinsi agrobisnis dan agroindustri, seharusnya sektor ini memperoleh anggaran lebih besar. Kenyataannya, anggaran pertanian hanya sebesar 4,2% dari total belanja, atau lebih kecil dibanding zakat maal yang sebesar 5%. Padahal indikator kesejahteraan petani yaitu PDRB pertanian dan NTP menunjukkan angka yang memprihatinkan. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

2. Sektor Kesehatan


Pada sektor kesehatan, kami menyoroti penurunan prediksi pendapatan RS Dr Soetomo sebesar 4,48% dari Rp 552 milyar menjadi Rp 527 milyar. Ini terasa aneh, karena keempat Rumah Sakit yang lain, yaitu RS Dr Saiful Anwar, RS Dr Soedono, RS Haji Surabaya dan RSJ Menur menaikkan prediksi pendapatan diatas 10% dalam P-APBD. Sementara, berdasarkan laporan audit anggaran tahun 2010, realisasi pendapatan RS Dr Soetomo naik 234 %. Jika ini dilakukan karena pengalihan alokasi pasien dari kalangan mampu ke kalangan tidak mampu, maka kami akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

3. Sektor Pendidikan


Dalam sektor ini, "APBD untuk Rakyat" nampaknya masih terhenti pada wacana pencitraan. Hal itu tercermin dari pengalokasian anggaran mandatory yang diamanatkan UUD pasal 31 ayat (4): "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Artinya, jika Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 yang diajukan berkekuatan Rp 12 trilyun, maka seharusnya Pemerintah provinsi mengajukan anggaran pendidikan sebesar Rp 2,4 trilyun.

Kami mohon penjelasan, apakah dalam rangka menyimpangi UUD 1945 itu, Pemerintah Provinsi hanya bersandarkan pada Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2706/SJ, tanggal 8 September 2008? Perlu perlu kami tegaskan, bahwa SE Mendagri tersebut merupakan penzaliman konstitusi, karena menafsirkan konstitusi dengan persepsi yang tidak lazim. Dalam Surat Edaran Menteri yang menyimpang itu disebutkan: penghitungan anggaran pendidikan adalah 20% kali total belanja daerah dikurangi pekerjaan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Penyesuaian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD seolah-olah akan memberatkan sisi belanja. Tetapi sebenarnya, ini bisa di-switch dari lima Urusan Wajib. Yakni: Urusan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, kelompok Otonomi Daerah, Kominfo dan Perpustakaan. Kelima urusan wajib ini tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, melainkan sekadar pendukung program. Kelimanya memperoleh alokasi anggaran yang total (dalam rancangan P-APBD 2010) mencapai sebesar Rp 6 trilyun 688 milyar, dengan rincian sebagai berikut:

1.Urusan Perencanan Pembangunan (Rp 108,27 milyar)
2.Urusan Penanaman modal (Rp 50,02 milyar)
3.Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. (Rp 6,45 trilyun)
4.Urusan komunikasi dan informatika (Rp 43,77 milyar); serta
5.Urusan Perpustakaan (Rp 31,07 milyar).

Belum lagi jika diambilkan dari pos belanja tak langsung. Pos ini mengalami kenaikan sebesar Rp 777 milyar dalam P-APBD tahun ini.

Kekurangpedulian pada sektor ini juga tercermin pada penambahan anggaran dalam P-APBD yang hanya sebesar sebesar 6,21 % atau Rp 19,15 milyar. Ini nilainya hanya sebesar 1,36 % dari total penambahan anggaran dalam P-APBD ini. Padahal, penambahan anggaran ini penting untuk melakukan intervensi di beberapa daerah yang indeks pendidikannya sangat rendah, seperti Sampang, Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Khusus Sampang, ini harus menjadi catatan serius, karena selain IPM pendidikannya paling rendah, kemampuan naiknya juga paling rendah. Ini berarti, dalam beberapa tahun ke depan, Sampang akan makin tertinggal dibanding kabupaten lainnya. Terkait dengan rendahnya anggaran pendidikan ini, bagaimana peran perubahan anggaran 2011 untuk menaikkan IPM khususnya di ketiga kabupaten ini? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Kurang pedulinya Pemprov terhadap bidang pendidikan akan semakin nampak, apabila dicermati dari jumlah anggaran program di bidang pendidikan. Misalnya, Program Perluasan dan Peningkatan mutu TK/RA, dianggarkan sebesar 3 milyar 570 juta rupiah lebih. Namun penggunaannya yang substansial hanya meliputi sub-program Pertisipasi Kegiatan sebesar Rp 590 juta, serta Kompensasi Prestasi sebesar Rp 56 juta. Totalnya senilai Rp 646 juta, atau hanya 18,09%. Sisanya yang sebesar Rp 2,9 milyar atau 81% digunakan untuk membayar honor, biaya perjalanan dinas, monitoring dan evaluasi, sinkronisasi serta biaya administrasi. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

4. Sektor Infrastruktur


Pada sektor infrastruktur, kami menyoroti adanya penurunan anggaran dalam kegiatan penggantian jembatan sebesar Rp 447 juta dalam P-APBD ini. Apakah ini merupakan hasil penghematan? Jika iya, mengapa tidak dialihkan untuk perbaikan jembatan yang lain? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Kami juga ingin mengetahui, dengan tambahan dana sebesar Rp 204,56 milyar pada P-APBD ini,
maka :

1.Berapa persen jalan yang akan menjadi baik di tahun 2011 ini? Informasi ini penting, karena ternyata pada tahun 2010 kemarin, perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik justru mengalami penurunan sebesar 14,82% dari 28.840 km menjadi 24.667 km di tahun 2010. Ini berarti panjang jalan yang rusak bertambah 4.174 km.

2.Berapa kilometer pertambahan jalan provinsi di tahun 2011 ini? Ini juga terkait dengan tambahan dana Rp 8,2 milyar untuk Jalur Lintas Selatan.

3.Sehubungan dengan banyaknya kecelakaan saat mudik yang 60 hingga 70 % nya terjadi di jalan kabupaten, maka bagaimana rencana Pemerintah Provinsi membantu perbaikan jalan terutama di jalur rawan tersebut? Apakah ini sudah tercakup dalam anggaran P-APBD ini?
Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

5. Pelayanan Publik


Pada sektor pelayanan publik, kami mengapresiasi penurunan anggaran belanja pegawai sebesar 0,02 % atau Rp 366 juta. Namun kami juga mempertanyakan minimnya penghematan ini. Pada tahun 2010, realisasi belanja pos ini bisa menghemat 5,44 % atau Rp 73,9 milyar. Penghematan ini jauh melampaui total anggaran Dinas Perkebunan yang hanya Rp 41 milyar, apalagi dibanding Dinas Kehutanan yang hanya Rp 36 milyar pada tahun 2010. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Kami juga menyikapi penggunaan anggaran yang jauh lebih besar untuk berbagai biaya birokrasi. Contohnya pada Urusan Wajib bidang Kesehatan, untuk program Obat dan Perbekalan Kesehatan, plafonnya sebesar Rp 7 milyar 145 juta. Tetapi yang digunakan untuk membeli obat hanya sebesar Rp 2 milyar 271 juta rupiah, atau hanya 31,78 %. Sisanya yang sebesar 68,22 % dipakai untuk biaya birokrasi.

Biaya birokrasi yang tinggi juga nampak pada sektor strategis lain. Misalnya sektor Ketahanan Pangan, yang memiliki program Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional (PUPL-D), dengan anggaran Rp 380 juta. Ternyata, yang dipakai untuk stimulan hanya sebesar Rp 50 juta (13,15 % saja), sisanya untuk honor dan biaya akomodasi.

Nampaknya, biaya birokrasi telah menyerap APBD dalam porsi yang kelewat besar, antara 65% hingga 80%. Sehingga yang tersisa untuk rakyat hanya sekitar 20% hingga 35%.

6. Pengentasan Kemiskinan

Tentang program pengentasan kemiskinan
, kami sepakat untuk memakai data Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 atau yang biasa disebut PPLS 08. Walaupun menurut Susenas 2010 menunjukkan pengurangan penduduk miskin hampir setengah juta jiwa, namun kondisinya sangat sulit diverifikasi secara faktual. Hal ini disebabkan Susesnas menggunakan sampling data penduduk, tidak menggunakan data by name dan by address. Dengan demikian tidak diketahui siapa saja nama-nama penduduk yang telah terentas dari kemiskinan.

Kita membutuhkan sukses story yang riil penduduk miskin untuk lepas dari jeratan kemiskinan. Kami mengapresiasi program Jalinkesra yang ditujukan untuk hampir 70 ribu rumahtangga sangat miskin (RTSM) secara by name, by address, dan by needs yang dilaksanakan tahun 2010 ini. Karena dibutuhkan kesungguhan aparatur dan dapat di-inspeksi di lapangan. Khususnya terhadap tujuh SKPD yang dititipi program ini, Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi UKM serta Biro Kesra, wajib memberikan pelaporan detil. Bahkan apabila kekurangan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, kami rekomendasikan untuk menambahnya pada P-APBD 2011 ini.

Kami juga mencermati realisasi KUR di Jawa Timur pada tahun 2010 (sampai bulan September tahun lalu) sebesar Rp 221 milyar, atau hanya sebesar 29,46% dari jatah. Padahal pemerintah pusat memberi plafon KUR untuk Jawa Timur sebesar Rp 750 milyar. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2011, kami belum melihat laporan kinerja penyaluran KUR. Padahal KUR ini strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui penambahan jumlah pekerja. Kami mohon penjelasan, seberapa besar realisasi penyaluran KUR selama Januari hingga Agustus 2011?

D. Pembiayaan Daerah

Sidang Dewan Yang Terhormat,


Dari perhitungan APBD, yang juga harus dicermati adalah rutinitas adanya defisit yang selalu bisa ditutup dengan SiLPA. Sehingga berbagai dugaan adanya mark-down pada sisi belanja serta mark-up pada sisi pendapatan, memperoleh fakta pembenaran. Patut kami ingatkan, bahwa pada masa kini pencitraan penghematan pemerintah tidak bisa begitu saja memperoleh nilai positif. Karena sebenarnya nilai belanja telah di-mark-up terlebih dahulu melampaui harga sebenarnya. Begitu juga pencitraan kerja keras pemerintah dalam hal pelampauan target pendapatan tidak begitu saja memperoleh positif. Karena sebenarnya potensi nilai pendapatan terlebih dahulu di-minimal-kan.

Sisi pengeluaran dalam P-APBD ini melonjak 13,24% menjadi 12 trilyun 33 milyar 554 juta rupiah lebih. Maka akan tergambar defisit (lebih besar pasak daripada tiang) sebesar 1 trilyun 360 milyar 427 juta rupiah. Meski defisit, namun rutinitas telah menunjukkan, selalu dapat ditutup dengan SiLPA tahun anggaran lalu (2010). Mengapa SiLPA menjadi rutinitas dan tidak dialihkan menjadi dana cadangan? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Sidang Dewan yang Terhormat
,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga jawaban yang diberikan Sdr. Gubernur nantinya dapat menjadi jalan yang lebih baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, khususnya wong cilik. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M E R D E K A !!!

Surabaya, 10 September 2011
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,


Drs. ALI MUDJI, MS

Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL