*** Jokowi-JK adalah kita *** Jokowi: Saya Haji, Bapak, Ibu, dan Adik Saya Juga Haji *** Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla *** Ir. H. Joko Widodo ***

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/v03/mod/fraksi.php on line 39
Pandangan Fraksi

Selasa, 20 September 2011
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011
Juru Bicara : Dra. Sumiati, MM
Tanggal : Selasa, 20 September 2011

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarohkatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota Dewan yang saya cintai;
Yth. Sdr. Wartawan, Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan ALLAH SWT atas segala karunia-NYA sehingga kita masih dapat menjalankan tugas dengan rasa bangga dan bahagia. Kiranya segala nikmat dan karunia-NYA ini selalu menjadikan motivasi dan mendorong kita untuk selalu mengabdi bekerja lebih giat, lebih ikhlas dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kebanggaan dan kebahagiaan dalam melaksanakan tugas pengabdian akan menjadi potensi untuk menjadi lebih peduli terhadap masalah rakyat.

Selanjutnya, pada kesempatan di forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini banyak terlibat aktif dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu:

1. Kepada Sdr. Gubernur yang telah memberikan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi, pada hari Selasa (Wage) tanggal 13 September 2011;
2. Kepada Rekan-rekan anggota dewan, di komisi-komisi yang telah menyampaikan laporannya pada tanggal 17 September 2011;
3. Kepada Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, yang telah menyampaikan laporannya pada tanggal 19 September 2011;
4. Kepada segenap masyarakat Jawa Timur yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan di Jawa Timur;
5. Kepada para rekan Wartawan yang banyak memberikan masukan-masukan melalui berita-berita yang ditayangkan selama pembahasan Perubahan APBD 2011.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebelum memasuki pemandangan umum ini, Fraksi kami perlu menyampaikan masalah mendesak yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kekeringan. Kita patut merasa prihatin terhadap masyarakat, khususnya di daerah pantura dan kawasan tapal kuda serta Madura, yang telah dilanda kekeringan. Pedesaan di beberapa daerah tersebut telah mengalami krisis sumber air cukup laten. Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi yang telah mensuplai bantuan air bersih sebanyak 120 truk, atau sekitar 600 ribu liter. Tetapi suplai air tersebut untuk kebutuhan konsumsi, terutama air minum.

Dengan asumsi kebutuhan air minum (dan keperluan dapur) per-keluarga sebanyak 10 liter per-hari, diharapkan cukup untuk kebutuhan 2.000 keluarga selama sebulan. Karena itu kami merekomendasikan untuk memperbanyak suplai air bersih, serta me-menej bantuan air bersih sebagai kondisi darurat, waspada bencana. Pada tahun ini, kita mengalami musim kemarau yang cenderung kering. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang berupa musim kemarau basah, yaitu musim kemarau yang masih sering turun hujan. Namun ternyata, akibatnya sungguh luar biasa. Sampai saat ini, terjadi kekeringan pada banyak lahan padi di Provinsi Jawa Timur ini. Pada bulan Juli 2011 saja, kekeringan sudah melanda 2.736 hektar tanaman padi. Wilayah terparah di Trenggalek seluas 1.729 hektar dan Tulungagung 811 hektar. Sedangkan pada Agustus 2011, terjadi lagi kekeringan di 1.453 hektar tanaman padi. Wilayah terluas yang terkena dampaknya adalah Tulungagung yaitu 953 hektar serta Trenggalek 271 hektar.

Selain kekeringan di sawah, sumur dan sumber air bersih nampak menyusut. Sehingga saat ini krisis air bersih makin meluas. Tercatat sudah 136 kecamatan dan 417 desa di 21 Kabupaten yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih. Ini mencakup Kabupaten Malang, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Sumenep, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Situbondo, Trenggalek, Lumajang, Batu, Pamekasan, Bondowoso, Gresik, Lamongan, Tuban, Tulungagung dan Madiun.

Apa yang menjadi penyebab kekeringan, dan mengapa bumi terasa makin panas? Tingkat serapan air tanah juga mengalami degradasi cukup drastis, karena berkurangnya akar pohon untuk menyimpan air. Bumi terasa makin panas. Tingkat serapan air tanah juga mengalami degradasi cukup drastis, karena berkurangnya akar pohon untuk menyimpan air. Solusi mengatasi kekeringan, tentu tidak cukup hanya dengan cara generik, mensuplai kebutuhan air minum. Melainkan dengan meningkatkan ke-hijau-an lingkungan. Yakni, dengan menambah anggaran untuk lingkungan hidup, melalui program menanam pohon serta memeliharanya hingga tumbuh subur. Pengusaha swasta, pemilik pabrik, perkantoran serta BUMN dan BUMD juga bisa dilibatkan seara wajib melalui program corporate social rensponcibility social (CSR). Beberapa waktu lalu kita telah mengesahkan Perda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, atau CSR.

Dari segi klimatologi, sebenarnya hujan belum terlambat datang, dari jadwal musim normal pada Oktober mendatang. Hawa panas yang terasa makin kempling pada siang hari dan gerah pada waktu malam, agaknya disebabkan oleh atmosfir yang makin tidak ramah. Hijau daun sudah tak mampu lagi melawan polutan dari gas buang industri dan kendaraan bermotor. Dalam pengertian kimia, terdapat logam “banci,” yakni logam padatan halus yang sewaktu-waktu bisa menjadi gas, sehingga makin mudah melayang-layang. Apalagi ruang terbuka hijau juga makin menyusut, berubah menjadi bangunan gedung dan berlapis kaca pula.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor, bagai buah simalakama. Pada sisi kepentingan, pemerintah dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan pada sisi konsekuensi berdampak menimbulkan berbagai kondisi buruk yang tidak murah secara sosial maupun ke-ekonomi-an. Sampai akhir tahun ini pajak kendaraan bermotor (PKB) diperkirakan menyumbang PAD sebesar Rp 2,5 trilyun, bea balik nama Rp 3 trilyun serta pajak bahan bakar Rp 1,2 trilyun. Jadi, dari kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi bisa meraup Rp 6,7 trilyun. Tren-nya terus meningkat rata-rata sekitar 11% setahun.

Penghasilan dari berbagai kendaraan bermotor itu meliputi 67,67% dari total pendapatan Pemprop yang sebesar Rp 9,907 trilyun. Posisinya nilainya sangat besar dan vital. Tetapi pengalokasian dana untuk sektor Lingkungan hidup hanya sebesar Rp 40,434 milyar. Atau hanya 0,6% dari total pajak kendaraan. Sedangkan dampak dari polutan logam “banci” tersebut bisa berupa iritasi mata, infeksi saluran pernafasan, penyumbatan pembuluh darah, penurunan kecerdasan, gejala stroke hingga kematian. Belum lagi kaca mobil secara pasti berakibat efek rumah kaca, yang memantulkan kembali sinar matahari. Makin menggerus lapisan ozon.

Meski demikian, tidak boleh berhenti pada penanganan secara generik. Harus ada langkah strategis yang lebih terstruktur dan masif. Yakni harus ada kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga mata air. Harus dilakukan pemetaan mata-air mana yang perlu menjadi prioritas pelestarian. Selain itu, pembuatan embung atau wilayah penampungan air yang baru juga harus dilakukan pada awal tahun 2012. Jangan sampai pada musim kemarau tahun depan, kita terperosok lagi pada lubang yang sama.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Innovasi solusi lebih kolosal adalah, mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor untuk membeli tanaman. Misalnya, sebatang pohon tanaman jeruk-pecel, untuk setiap pemilik sepedamotor, yang wajib dibeli pada saat mengurus PKB per-tahun. Serta beberapa batang bakalan pohon Jati-Belanda untuk pemilik mobil. Ditanam atau dibuang, setiap pohon akan berusia minimal sampai sepekan. Syukur kalau ditanam hingga tumbuh besar, bisa menjadi tanaman obat keluarga. Daun Jati-Belanda untuk menurunkan tekanan darah tinggi, serta bijinya bermanfaat untuk menurunkan kadar diabetes.

Selanjutnya tentang substansi ke-APBD-an. Sejatinya berbagai pertemuan setengah kamar antara komisi-komisi dengan mitra kerja eksekutif belumlah dapat dikatakan selesai. Namun karena keterbatasan waktu penggunaan APBD 2011 tersisa 3 bulan, maka perubahan APBD harus segera ditetapkan agar dapat dilaksanakan. Dengan penetapan yang lebih awal, kami fraksi PDI Perjuangan secara sungguh-sungguh mendesak Pemerintah Provinsi, agar pelaporan keuangan dapat disusun lebih awal. Lebih lagi mulai tahun 2012 seluruh bentuk laporan keuangan sudah harus memakai sistem acrual.

Sistem acrual, merupakan cara akuntansi yang berbasis transaksi. Dengan sistem acrual, berarti setiap transaksi wajib dicatat langsung pada saat akad transaksi. Sehingga laporan keuangan tahun 2011 sudah dapat disajikan pada awal tahun 2012. Hal itu akan sangat membantu Pemerintah Provinsi untuk bisa menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih awal. Sehingga BPK pun dapat menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih awal.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya, Fraksi kami akan memberi pendapat akhir tentang Raperda Perubahan APBD 2011. Pendapat akhir ini kami susun dengan sistematika sesuai laporan Komisi dan Badan Anggaran.

Pertama, Bidang Pemerintahan:

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, yaitu yang terkait dengan program Jalinkesra dan aparatur birokrasi. Untuk program Jalinkesra, kami mengapresiasi jawaban Sdr. Gubernur mengenai dua contoh cerita sukses RTSM penerima program tersebut. Namun, jika yang sukses hanya dua dari 62 ribu lebih RTSM tersebut tentunya sungguh tidak memadai. Dengan tidak mengurangi kebanggaan kami terhadap kisah sukses tersebut. Karena itu perlu ada penjelasan tentang berapa persen dan siapa saja yang sukses keluar dari jerat kemiskinan melalui Jalinkesra ini. Fraksi kami berharap, setidak-tidaknya ada seperempat yang sukses dari total RTSM penerima program. Jika ini terjadi, maka program pengentasan kemiskinan berupa bantuan prduktif, boleh dianggap berhasil.

Untuk meningkatkan penguatan terhadap program Jalinkesra ini, Fraksi kami mendukung tambahan penguatan Jalinkesra senilai Rp 1,07 milyar dalam perubahan anggaran tahun 2011. Tambahan dana ini akan digunakan oleh Bapemas untuk melakukan pendampingan yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Namun, jangan sampai tambahan dana ini justru lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi lagi. Jika ini terjadi, maka rakyat miskin akan kembali menjadi korban.

Sedangkan untuk penambahan anggaran yang terkait dengan Dinas lain yang menjadi mitra Komisi A, kami berharap agar dana-dana ini benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Mengingat bahwa kebanyakan mitra komisi A ini terkait dengan birokrasi, maka penambahan dana ini haruslah berujung pada peningkatan profesionalisme birokrasi yang mengedepankan pelayanan publik.

Kedua, Bidang Perekonomian:

Sidang Dewan yang Terhormat
,

Untuk Bidang ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masalah Nilai Tukar Petani, Sosialisasi Perda dan pendirian Pusat Informasi Pasar Terpadu.

Untuk masalah pertanian, kami berharap bahwa laporan peningkatan NTP sub-sektor pangan pada bulan Mei hingga Agustus 2011, yang terus meningkat dari 101,24 menjadi 103,20 adalah kondisi nyata. Kenaikan NTP selama 4 bulan sebesar 2%, merupakan prestasi petani yang patut dibanggakan. Walaupun sebenarnya, terdapat logika yang berlawanan dengan kondisi nyata, karena pada empat bulan tersebut petani mengalami kerugian akibat dampak anomali cuaca. Pada sisi lain, harga beras hasil panen tiga bulan sebelumnya, memang melonjak pesat hingga Rp 7.300,- per-kilogram. Namun, bukan petani yang memperoleh manfaat, melainkan pedagang beras yang menangguk keuntungan sebesar-besarnya.

Meski NTP sudah naik 2%, jika diukur dengan inflasi sejak tahun 2007 hingga 2011, NTP sebesar 103,20 sebenarnya masih sangat rendah. Seharusnya telah mencapai angka 125. Apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar bantuan subsidi untuk sektor pertanian, khususnya dalam bentuk saprotan lebih ditingkatkan dan disalurkan tepat waktu. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Kementerian Pertanian, awal musim tanam dimulai pada bulan September ini. Kami mendesak agar bantuan benih dan pupuk yang belum disalurkan, agar segera direalisasikan. Karena jika pemberian benih melewati masa tanam, akan beralih menjadi makanan bebek.

Khusus untuk penambahan anggaran kegiatan Dinas Pertanian, kami mendukung adanya kegiatan sosialisasi beberapa Perda yang strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Produk-produk Unggulan Pertanian dan Perikanan serta Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik. Kedua Perda ini merupakan upaya peningkatan kesejehteraan petani di Jawa Timur yang selama ini paling terpuruk dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Namun, kami mengingatkan kegiatan sosialisasi ini tidak sekedar formalitas. Kegiatan sosialisasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait seperti organisasi masyarakat ke-petania-an. Misalnya bekerjasama dengan, antaralain: HKTI, Pertanu, APTR. Selain itu, penempatan kegiatannya juga tidak boleh menjauh dari basis petani. Alokasi biaya birokrasinya juga jangan sampai memakan porsi yang tinggi.

Kami juga mendukung adanya alokasi dana untuk Sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan UMKM. Ini penting karena UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Saat ini jumlah UMKM di Jawa Timur berkisar 4,2 juta dan 83 persennya adalah usaha dalam skala mikro. Jika seperempat dari total UMKM ini bisa menambah 1 orang pekerja baru saja, maka tidak akan ada lagi pengangguran terbuka di Jawa Timur. Meskipun demikian, sebagaimana yang kami tekankan sebelumnya, kegiatan sosialisasi haruslah diadakanan dengan beaya yang seminimal mungkin agar dapat menjangkau sebanyak mungkin UMKM. Agar tepat sasaran, maka sebaiknya kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setelah program sensus UMKM.

Terkait dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kami memberikan perhatian seksama pada rencana pendirian Pusat Informasi Pasar Terpadu. Kami berpendapat bahwa Pusat Informasi Pasar Terpadu ini penting untuk mengetahui potensi, ketersediaan, kualitas produk-produk yang ada di Jawa Timur, khususnya prosuk unggulan. Ini akan memudahkan terjadinya transaksi perdagangan, baik dalam provinsi, antar provinsi mupun dengan pedagang luar negeri.

Ketiga, Bidang Keuangan:

Sidang Dewan yang Terhormat,


Untuk bidang keuangan, perlu pencermatan terhadap dua hal pokok. Yaitu masalah pengawasan terhadap BUMD dan PT JIM.

Berkaitan dengan BUMD, secara umum kami mencermati bahwa selama ini fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja BUMD tidak mendapat perhatian yang memadai dari Pemerintah Provinsi. Saran dan permintaan DPRD Provinsi ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham BUMD. Padahal sebagian modal untuk BUMD itu berasal dari uang rakyat melalui mekanisme penyertaan modal dari APBD. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD untuk memastikan bahwa uang rakyat yang disertakan dalam BUMD itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai contoh, ternyata ada perubahan besaran deviden Bank Jatim yang ditetapkan dalam RUPS. Jika sebelumnya 60 % dari keuntungan, kini menjadi 55 % atau turun sebanyak 5 %. Ini akan berakibat pada turunnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2012. Hal ini tentunya akan merugikan rakyat karena mengurangi besaran kekuatan APBD yang seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Fraksi kami meminta agar untuk waktu mendatang, ada kemitraan yang sejajar antara BUMD dan DPRD, agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik.

Khusus tentang salah satu BUMD, yaitu PT JIM, kami mengapresiasi telah dilakukannya pembenahan internal. Prinsip the right man on the right place and the right jobs merupakan hal pokok dalam pembenahan suatu perusahaan. Kami juga mendukung penambahan penyertaan modal untuk PT JIM, dalam perubahan APBD tahun 2011 maupun dalam APBD Tahun 2012. Dukungan ini kami sampaikan dalam rangka pengembangan usaha PT JIM terkait badan usaha pelabuhan dan pengelolaan tangki timbun. Namun, kami mengingatkan, bahwa jangan sampai kepercayaan ini justru disia-siakan oleh PT JIM. Manajemen baru harus mampu membuktikan bahwa uang rakyat yang dikelola telah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Keempat, Bidang Pembangunan:


Bidang yang menjadi komisi D DPRD Jatim ini, merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ekonomi secara ke-wilayah-an. Ada beberapa hal yang perlu dicermati, antaralain terkait dengan prasarana pertanian dan infrastruktur jalan. Ini penting untuk mengurangi besaran disparitas antar wilayah di Jawa Timur ini.

Untuk masalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, kami berharap adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran agar intensitas tanam tetap bisa dipertahankan sesuai target yaitu 225%. Ini penting karena di Jawa Timur ada 11.318,64 km jaringan irigasi yang terdiri dari 855,14 km jaringan primer, 9,929,81 km jaringan sekunder dan 533,68 km jaringan tersier.

Untuk infrastruktur, fraksi menganggap Pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian khusus pada kondisi jalan by pass Krian dan by pass Mojokerto. Pada sembilan bulan terakhir telah terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa 24 orang. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karenanya, perlu ada program perbaikan rambu jalan dan penambahan penerangan jalan di daerah rawan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan jalan agar tidak bergelombang. Perhatian juga harus diberikan di wilayah lain yang rawan kecelakaan. Sesuai dengan jawaban Sdr. Gubernur, diakui bahwa 33% kecelakaan ternyata terjadi di jalan Provinsi. Jangan menunggu terjadinya korban jiwa dulu, baru ada perbaikan infrastruktur jalan.

Terkait dengan program perbaikan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara multi years, fraksi kami meminta agar pengalihan sebagian anggarannya, yaitu Rp 7,4 milyar, benar-benar digunakan untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang tetap pada lingkup ke-ciptakarya-an. Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, kekurangan biaya pembangunan kantor, bisa dialokasikan seluruhnya pada tahun anggaran 2012.

Terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PT Hari Esok Cemerlang di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mendukung upaya penghentian kegiatan pembangunannya, karena tidak memenuhi ketentuan perizinan, dan telah terbukti melakukan perusakan lingkungan. Meskipun kita memang memerlukan tambahan tenaga listrik, namun kita juga tidak ingin terjadi lagi bencana lingkungan seperti pada tahun 2002. Pada saat itu, 29 nyawa melayang sia-sia akibat tanah longsor di Wisata Air Panas Pacet.

Selanjutnya, tentang upaya pelestarian lingkungan. Pada bulan Oktober tahun ini akan dilaunching Relawan Peduli Lingkungan (RPL). Fraksi kami mendukung upaya Sdr. Gubernur untuk membentuk Relawan Peduli Lingkungan Kami bahkan mendorong agar jumlahnya tidak hanya satu per kecamatan. Terdapat kawasan hutan sangat luas dalam kondisi kritis yang perlu direhabilitasi. Yakni, 20,5 % atau atau 119 ribu 264 hektar Hutan Lindung dan Konservasi dan 68,6 % atau 842 ribu 210 hektar Kawasan Hutan Produksi.

Keempat, Bidang Kesejahteraan Rakyat:

Sidang Dewan yang Terhormat,


Bidang kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari seluruh program pemerintahan. Secara khusus kami berikan pada masalah kesehatan dan pendidikan, sebagai tolokukur utama indeks pembangunan manusia (IPM) yang tercantum dalam program internasional PBB sebagai Millennium Development Goals (MDGs).

Untuk sektor kesehatan, kami meminta agar ada prioritas pada program revitalisasi Puskesmas, khususnya puskesmas rawat inap dan puskesmas wilayah kepulauan. Penambahan jumlah dan fasilitas Puskesmas Rawat Inap ini sangat penting untuk mengurangi beban rujukan Rumah Sakit Umum Daerah, baik yang di tingkat Provinsi mupun tingkat Kabupaten/Kota. Mereka yang perlu rawat inap, tidak harus selalu dibawa ke Rumah Sakit Daerah, namun bisa di puskesmas rawat inap. Sebagai gambaran, di tahun 2011 ini, 40% pasien yang masuk ke RS Dr Soetomo Surabaya sebenarnya bisa ditangani oleh RS setempat, tidak perlu dirujuk ke RS Dr Soetomo. Padahal, RS terbesar di Indonesia Timur ini sebenarnya punya daya tampung paling besar se-Indonesia dengan 1.540 tempat tidur.

Kapasitas yang sudah tidak dapat menampung pasien jika saat penuh, masih ditambah lagi pasien rujukan dari kabupaten/kota lain. Selain mengurangi beban rujukan RSUD, penambahan Puskesmas Rawat Inap ini juga meringankan beban keluarga pasien karena memperkecil biaya transportasi. Karena itu kami rekomendasikan untuk meningkatkan program kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas serta kunjungan dokter umum ke Puskesmas pembantu (Pustu).

Kami juga merekomendasikan menambah rekrutmen, atau setidaknya kunjungan bidan terampil madya serta penambahan alat kesehatan (alkes) di puskesmas wilayah kepulauan sebagai solusi untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Di Jawa Timur, pada 2009 tercatat 90 kematian ibu hamil per 100 ribu kelahiran. Pada tahun 2010, angka ini justru meningkat menjadi 101 kematian ibu hamil per 100 ribu kelahiran. Meski angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 120, namun ini jelas sangat memperihatinkan. Jumlah terbesar yang meninggal ini ada di Pulau Madura dan wilayah tapal kuda. Oleh karenanya, revitalisasi puskesmas, khususnya di wilayah kepulauan Madura, menjadi sangat mendesak.

Secara spesial kami mencermati alokasi anggaran pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah propvinsi masih bersandar pada Surat Edaran Mendagri Nomor 28 tahun 2008, sehingga alokasinya tidak mencapai 20% dari APBD. Padahal Presiden RI memakai UUD pasal 31 ayat (4) secara tekstual. Yakni mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, menjadi Rp 283,7 trilyun.

Jika ada perbedaan dengan Presiden dalam hal menafsirkan UUD pasal 31 ayat (4), kami mendesak untuk untuk menyesuaikan dan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Masih dalam bidang pendidikan, masih terdapat masalah yang tidak sesuai dengan takaran akhlak mulia sebagaimana diamanatkan UUD pasal 31 ayat (3). Yakni tentang tragedi yang terjadi pada tunjangan profesi pendidikan (TPP). Hingga kini masih sangat banyak daerah yang belum bisa mencarkan tunjangan profesi pendidikan (TPP) dan dugaan adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum Dinas Pendidikan. Karena itu fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Dinas Pendidikan segera mengambil langkah proaktif dan tegas untuk menindak dan mencegah terjadinya hal –hal yang merugikan para pendidik tersebut.

Sidang Dewan yang Terhormat
,

Sesuai laporan Badan Anggaran, maka kekuatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2011 ini akan menjadi 12 trilyun 305 milyar 791 juta 486 ribu 188 rupiah. Total belanja ini diperoleh dari pendapatan akan menjadi senilai 10 trilyun 945 milyar 365 juta 215 ribu 819 rupiah. Sehingga tidak mengubah angka pembiayaan yang tetap sebesar 1 trilyun 360 milyar 426 juta 270 ribu 369 rupiah. Karena tahun anggaran 2011 tinggal tiga bulan lagi, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar semua SKPD yang mendapat tambahan anggaran harus segera bekerja ekstra-keras agar target realisasi dan kinerjanya dapat terpenuhi. Dengan demikian, kemakmuran dan keadilan sosial yang kita cita-citakan juga dapat segera terpenuhi.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan dengan ini dapat memahami ajuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Dan dengan berbagai saran konstruktif sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pendapat akhir fraksi, kiranya Raperda perubahan APBD 2011 dapat ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M E R D E K A !!!


Surabaya, 20 September 2011
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,


Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL