*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
Pandangan Fraksi

Sabtu, 26 Maret 2011
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDIP JATIM TERHADAP RAPERDA TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK DI PROVINSI JAWA TIMUR
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDIP JATIM TERHADAP RAPERDA TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK DI PROVINSI JAWA TIMUR
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TERHADAP

RAPERDA TENTANG
TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK
DI PROVINSI JAWA TIMUR


Juru Bicara : Hj. LULUK MAULUDIYAH, SE
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2011

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarohkatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota Dewan yang saya cintai;
Yth. Sdr. Wartawan, Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rachmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Inisiatif tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik Provinsi Jawa Timur.
Sebelum memberikan pendapat akhir, izinkan kami menyampaikan keprihatinan kami atas terlambatnya pengucuran dana BOS di sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Timur. Sampai dengan 21 Maret 2011, masih ada 20 kabupaten/kota yang belum mencairkan dana BOS. Padahal, semestinya dana BOS harus dicairkan ke sekolah paling lambat 15 Maret 2011. Kami memahami bahwa ada perubahan sistem terkait mekanisme pencairan dana BOS. Saat ini, dana BOS harus melalui APBD kabupaten/kota sebelum masuk ke rekening sekolah. Selain itu, sekolah lah yang kini harus membuat dan mengajukan RKS (Rencana Kegiatan Sekolah) agar dana BOS tersebut cair dari kas daerah. Ini berbeda dengan sebelumnya, dimana dana BOS dialirkan melalui APBD Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota lah yang membuat RKS. Perubahan mekanisme ini dimaksudkan agar pengawasan dapat lebih intensif sehingga dana BOS dapat dioptimalisasi penggunaannya dan tidak dimanipulasi. Namun, seharusnya perubahan ini tidak membuat pencairan dana BOS terlambat, karena dananya sendiri sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Daerah pada bulan Januari kemarin. Keterlambatan ini perlu dicermati dan disupervisi oleh Pemerintah Provinsi, karena selain bisa berdampak pada sanksi dari Kementrian Pendidikan, juga akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Ini terjadi karena sebagian dana BOS digunakan untuk menggaji guru honorer. Jika keterlambatan ini terus terjadi sampai bulan depan, maka ini akan mengganggu pelaksanaan ujian sekolah yang juga memakai dana BOS.
Selanjutnya, kami akan memberi pendapat akhir Fraksi kami terhadap Raperda Inisiatif tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik Provinsi Jawa Timur yang telah dilaporkan oleh Komisi B selaku pembahas Raperda pada tanggal 21 Maret 2011.
Sidang Dewan yang Tehormat,
Sebagaimana telah kami sampaikan pada jawaban fraksi yang lalu, Raperda ini sangat urgen dan juga penting. Sampai sekarang, kesejahteraan petani di Jawa Timur masih lebih buruk dibanding tahun 2007. Ini terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur, dimana pada Februari 2011 masih berkisar pada angka 99,80. Padahal pada tahun 2007, sebagai patokan dasar, nilai NTP = 100. Meski kondisi ini telah lebih baik dari bulan Desember 2010 yang terpuruk pada angka 98,87, namun NTP Jawa Timur merupakan yang terkecil dibanding Provinsi lainnya di pulau Jawa. Semua provinsi lain di Jawa, nilai NTP nya telah lebih besar dari angka 100. Bahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang baru terkena bencana gunung Merapi, nilai tukar petaninya adalah yang tertinggi yaitu 114,33. Ini berarti taraf kehidupan petani di DIY 15% lebih sejahtera dibanding petani di Jawa Timur.
Kenyataan tentang kesejahteraan petani Jawa Timur ini cukup memprihatinkan. Jumlah petani di Jawa Timur, berdasarkan data BPS Jatim yang terakhir, yaitu tahun 2009, mencapai 8.287.922 jiwa atau 42,9% dari total angka lapangan pekerjaan yang tersedia di Jawa Timur. Meski jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 43,7 %, namun ini berarti masih hampir separuh pekerja di Jawa Timur ini yang tergantung pada sektor pertanian.

Sidang Dewan yang Tehormat,
Sehubungan dengan judul Raperda, kami menyetujui bahwa judulnya kini menjadi “Tata Kelola Bahan Pupuk Organik”. Ini terkait erat dengan filosofi Raperda yang ingin memberi kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Jawa Timur. Bukan untuk mempersulit atau membuat keberadaan bahan pupuk organik menjadi rumit dan justru mensengsarakan petani.
Sedangkan terkait dengan substansinya, kami menyadari bahwa ujung dari Raperda ini adalah kesejahteraan petani ini sendiri. Namun, persoalannya tidak lah sederhana. Petani ternyata lebih suka menggunakan pupuk kimia dibanding pupuk organik karena hasilnya baru terasa dalam jangka watu yang lama. Mereka lebih tergiur pupuk kimia atau anorganik yang hasilnya panennya cepat dan berlimpah. Di Kabupaten Malang misalnya, dari alokasi stok pupuk organik yang tersedia yaitu 9 (sembilan) ribu ton, hanya terserap 40% saja. Padahal, kandungan hara tanah pertanian di wilayah itu tinggal sebesar 2%. Jauh di bawah ketentuan minimal yaitu 5%. Tidak itu saja, rendahnya serapan pupuk organik ini bahkan membuat 18 (delapan belas) pabrik pupuk organik di kabupaten tersebut yang antara lain tersebar di wilayah kecamatan Dampit, Pujon, Bululawang, Wajak, Singosari, Tajinan dan Jabung terancam gulung tikar. Mereka kesulitan memasarkan produknya. Oleh karenanya, kami menyambut baik adanya ketentuan di Raperda ini yang akan memberi kemudahan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi tani, baik berupa subsidi untuk uji mutu dan uji efektivitas pupuk organik, subsidi bahan pupuk organik bermutu atau pupuk organik, maupun berupa bantuan alat penghancur pupuk organik (APPO). Sampai saat ini saja, sudah sekitar 3 (tiga) ribu APPO yang dibagikan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Uji mutu dan uji efektivitas ini sendiri memegang peranan penting agar kualitas pupuk organik dapat tetap terjaga. Jika tidak dilakukan pengujian ini, maka bisa jadi akan terjadi penurunan kualitas pupuk yang tidak diketahui. Kandungan hara, mineral logam berat dan mikroba patogen dalam pupuk organik yang dianalisis dalam uji mutu, bisa jadi ada di bawah jumlah minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam standard mutu bahan pupuk organik (SMBPO). Demikian pula dengan pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman, efisiensi pemupukan dan peningkatan kesuburan tanah yang dianalisis melalui uji efektivitas.
Pengujian ini sangat penting. Dari hasil penelitian di Jepang dan Filipina, ternyata komposisi fisik, kimia dan biologi pupuk organik sangat bervariasi. Komposisi yang tidak seimbang bahkan akan menyebabkan akumulasi unsur hara tertentu yaitu Kalium dan kekurangan unsur hara yang lain yaitu Magnesium dan Nitrogen. Jika kualitas pupuk organik ini ternyata di bawah standard, maka baik kesuburan tanah maupun kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian justru tidak akan membaik. Ini akan menyebabkan petani semakin enggan menggunakan pupuk organik. Mengingat pentingnya hal ini, kami berpendapat bahwa sebaiknya, pada implementasinya, subsidi uji mutu dan uji efektivitas yang dilakukan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan / atau koperasi tani ini diberikan sepenuhnya, bukan hanya subsidi sebagian saja oleh Pemerintah Daerah.
Sejalan dengan banyaknya APPO yang telah dibagikan, maka akan terjadi lonjakan permintaan uji mutu dan/atau uji efektifitas. Jika ini tidak diimbangi dengan penambahan laboratorium pengujian standarisasi dan / atau terakreditasi, maka akan terjadi penumpukan permintaan yang tidak akan dapat terpenuhi. Dari lampiran III Peraturan Mentri Pertanian (Permentan) Nomer 28 tahun 2009 tertanggal 22 Mei 2009, ternyata di Jawa Timur baru ada 5 (lima) lembaga yang ditunjuk melakukan uji mutu pupuk organik, yaitu BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Karangploso Malang, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, P3GI (Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia) Pasuruan, Faperta Unibraw (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya) Malang, serta PT Sucofindo Surabaya. Sedangkan yang ditunjuk untuk uji efektivitas, jumlahnya juga baru 5 (lima) lembaga, yaitu BPTP Karangploso Malang, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Faperta Unibraw Malang, Balittas (Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat) Karangploso Malang, serta Balitkabi (Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi-umbian) Malang.
Sedikitnya jumlah lembaga yang ditunjuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas pupuk organik ini tentu menjadi masalah yang perlu segera dipecahkan. Sesuai dengan pasal 11 ayat (4) dan (5) Raperda ini, penambahan laboratorium pengujian terstandarisasi di luar laboratorium yang ditunjuk akan diatur dengan Pergub. Fraksi kami mengusulkan, salah satu langkah cepat yang bisa segera direalisasi adalah bekerjasama dengan sejumlah fakultas pertanian di Jawa Timur. Paling tidak, ada beberapa universitas negeri dan swasta di Surabaya, Bangkalan, Malang, Pasuruan, Banyuwangi dan Jember yang memiliki fakultas pertanian, seperti Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Bangkalan, UPN Surabaya, UWK Surabaya, Unisma Malang, UMM Malang, Universitas Merdeka Pasuruan, Unmuh Jember, Universitas Islam Jember, dan Untag Banyuwangi.
Fraksi kami mengusulkan perlu ada bantuan dari Pemerintah Provinsi agar minimal beberapa laboratorium fakultas pertanian perguruan tinggi di Jawa Timur ini dapat segera memenuhi standard untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas pupuk organik. Ini diharapkan bisa segera dianggarkan pada Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2011 ini. Ini adalah langkah awal. Selanjutnya, diharapkan nantinya secara bertahap di setiap kabupaten ada laboratorium yang bisa melakukan uji mutu dan uji efektivitas ini.

Sidang Dewan yang Tehormat,
Meski sudah ada kemudahan dalam hal pengujian pupuk dan APPO, ini tidaklah cukup. Permasalahan utama tetaplah di hasil panen dengan pupuk organik yang dampaknya bersifat jangka panjang. Padahal petani sudah terdesak dengan naiknya kebutuhan hidup sehingga membutuhkan hasil jangka pendek. Harus ada penyadaran melalui dialog dengan para petani. Disinilah pentingnya peran penyuluh pertanian yang dikordinasi oleh Pemerintah melalui Dinas yang terkait. Oleh karenanya, nantinya optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam rangka pembinaan kelompok tani, gapoktan dan koperasi tani harus juga menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Penyuluh pertanian haruslah juga diberi penghargaan yang memadai ketika berhasil menjalankan perannya dengan baik. Insentif ini penting, karena penyuluh pertanian juga akan memegang peranan utama dalam melakukan pendampingan usaha tani yang berkelanjutan.

Sidang Dewan yang Tehormat,
Meskipun pada ketentuan penutup Raperda ini diamanatkan agar Peraturan Gubernur diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Perda ini, namun Fraksi kami juga meminta agar Peraturan Gubernur nantinya sudah dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) bulan saja setelah Perda ini ditetapkan. Ini penting karena ada 14 (empat belas) pasal yang harus diatur implementasinya dalam Pergub. Yakni meliputi standard mutu bahan pupuk organik (SMBPO), tata cara keluar masuk bahan pupuk organik, persyaratan pendaftaran bahan pupuk organik, permohonan pengujian, lembaga penguji terakreditasi, tata cara pengaduan, pembinaan kelompok tani, pengawasan, hingga sanksi administrasi. Semakin cepat Pergub ini muncul, maka Perda ini juga akan segera efektif berjalan. Dengan demikian, petani dapat segera merasakan sisi positif keberadaan Perda ini bagi mereka. Ini merupakan bagian dari amanah para petani kepada kami yang juga harus kami pertanggungjawabkan.

Sidang Dewan yang Tehormat,
Mencermati berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka kami, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Raperda tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik Provinsi Jawa Timur dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kami yakin, Perda ini akan mensukseskan program ”Jawa Timur Go Organik” dan membuat kesejahteraan Petani Jawa Timur makin membaik.
Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perhatian dan kesabarannya, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M E R D E K A !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,

Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL