*** Jokowi-JK adalah kita *** Jokowi: Saya Haji, Bapak, Ibu, dan Adik Saya Juga Haji *** Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla *** Ir. H. Joko Widodo ***

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/v03/mod/fraksi.php on line 39
Pandangan Fraksi

Senin, 09 Mei 2011
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD JATIM TENTANG LKPJ GUBERNUR
Acara : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN (LKPJ) GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010 Tanggal : 9 MEI 2011 Juru Bicara : SUMRAMBAH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M e r d e k a !

Yth. Sdr. Ketua Sidang
Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif,
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD,
Yth. Sdr. Jurnalis dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pembacaan Pendapat Akhir ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah rakyat. Pada awal pembacaan ini, perkenankanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Sdr. Gubernur yang telah memberikan Jawaban Eksekutif atas Pendapat Pansus dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2010 yang disampaikan tanggal 28 April 2011 yang lalu.
2. Panitia Khusus LKPJ DPRD Jawa Timur yang telah menyampaikan laporannya pada tanggal 5 Mei 2011 yang lalu.

Sidang Dewan Yang Terhormat,


Pada bagian awal Pendapat Akhir Fraksi ini, terlebih dahulu kami sampaikan SELAMAT dan penghargaan setinggi-tingginya Kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Pacitan yang dinilai sebagai Pemerintahan Kabupaten dan Kota dengan kinerja terbaik se-Indonesia. Penilaian ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PEPPD).

Prestasi ini patut dibanggakan karena didasarkan pada 173 indikator penilaian dan menunjukkan prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur di era otonomi daerah. Semoga keberhasilan beberapa kota dan kabupaten ini bisa memacu kinerja Sdr. Gubernur agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat meraih penghargaan untuk tingkat provinsi pada tahun depan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Memasuki substansi LKPJ, dari jawaban Sdr. Gubernur dan hasil pembahasan di Pansus, ada beberapa hal yang ingin kami kritisi. Ini nantinya terkait erat, baik dengan rekomendasi untuk penyusunan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2012, maupun untuk perubahan APBD tahun 2011.

1. Tentang Kesenjangan Sosial

Kami mengapresiasi tingginya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang melampaui nasional. Namun, ini ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya keadilan sosial. Ketimpangan atau kesenjangan sosial justru makin terlihat di Provinsi ini. Ada tiga indikator yang mencemaskan kita semua.

Pertama adalah meningkatnya indeks gini. Koefisien indeks ini naik 0,02 poin dari 0,29 di tahun 2009 menjadi 0,31 di tahun 2010. Disparitas antara si kaya dan si miskin makin membesar di provinsi ini. Ini tentunya bertentangan dengan semangat pro-poor dan pro-gender yang dicanangkan Sdr. Gubernur.

Kedua adalah paling rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, yaitu hanya 2,13%. Ini bahkan lebih buruk dibanding tahun 2009 yang sebesar 3,92%. Padahal, sektor inilah yang menjadi tempat bekerja 37 juta 476 ribu warga Jawa Timur atau 42,46% dari jumlah penduduk. Artinya, persentase terbesar yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini bukanlah para petani yang adalah mayoritas di Provinsi Jawa Timur. Ini tentu akan menambah kesenjangan sosial.

Ketiga adalah Nilai Tukar Petani yang masih di bawah 100. Ini menunjukkan bahwa petani di Jawa Timur kesejahteraannya belum membaik. Meski sudah naik dibanding tahun 2009 yang terpuruk pada angka 98,19, namun ini tetap lebih buruk dibanding tahun 2007 yang NTP-nya sama dengan 100.

Mengingat bahwa kesenjangan sosial ini bisa semakin meningkat per tahunnya, maka perlu ada program dan kegiatan terobosan untuk mengatasi hal ini. Ini haruslah menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi.

Kami memang mengapresiasi keberhasilan peningkatan daya beli per kapita. Daya beli per kapita telah naik dari 18 juta 450 ribu rupiah per tahun pada 2009, menjadi 20 juta 770 ribu rupiah pada tahun 2010. Namun, pada kenyataannya, terjadi kesenjangan yang sedemikian besar antara kepala manusia yang satu dengan lainnya. Secara matematis, jika tiap rumah tangga terdiri dari 4 orang, maka pendapatan total per keluarga adalah sebesar 83 juta rupiah per-tahun. Angka ini hanya bisa dicapai oleh keluarga dengan penghasilan Rp 7 juta per-bulan. Gaji mayoritas PNS kita pun, rata-rata sangat jauh di bawah angka tersebut. Apalagi penghasilan para buruh tani dan buruh pabrik. Rata-rata hanya berkisar 1 hingga 1,5 atau 2 juta rupiah. Padahal merekalah mayoritas pekerja di provinsi ini. Artinya ditinjau dari sisi keadilan sosial, ini adalah keberhasilan yang semu. Pemerintah Provinsi tidak boleh terlena dengan keberhasilan peningkatan daya beli per kapita ini.

Mengamati fenomena ini, terutama menghadapi era pasar bebas, Fraksi kami mendesak agar Pemerintah Provinsi tidak berhenti pada logika pertumbuhan ekonomi semata. Ini akan menyebabkan kita terjebak pada semangat liberalisme ekonomi yang bertumpu pada paham individualisme. Ini adalah paham yang anti pada pemerataan dan keadilan sosial.


2. Tentang Pengangguran

Terkait masalah ini, jawaban Sdr. Gubernur tetap belum memberi gambaran mengapa terjadi penurunan jumlah pekerjaan di Jawa Timur sebanyak 912 ribu orang, dari 19,612 juta (bulan Februari 2011) menjadi 18,618 juta orang bulan Agustus 2011). Artinya, telah terjadi PHK besar-besaran di sektor formal atau matinya sektor informal sehingga ada hampir 1 juta orang di Jawa Timur yang kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu hanya 6 (enam) bulan.

Kami bisa memahami penjelasan implisit Sdr. Gubernur bahwa penurunan persentase pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih disebabkan karena menurunnya jumlah angkatan kerja. Dalam satu tahun terakhir, dari Agustus 2009 ke Agustus 2010, jumlahnya menurun sebesar 0,811 juta. Penurunan ini disebabkan karena mereka memilih pendidikan formal maupun nonformal (sebagaimana tertulis pada halaman 4 lampiran VII Jawaban Eksekutif). Akibatnya, mereka dihapus dari daftar angkatan kerja.

Namun, ini mengandung resiko yang dahsyat di masa depan. Saat mereka sudah menyelesaikan pendidikannya, maka jumlah angkatan kerja akan melonjak drastis. Jika ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lapangan kerja, maka persentase pengangguran akan melonjak drastis di beberapa tahun ke depan. Ini perlu diantisipasi dengan benar.


3. Tentang Kemiskinan

Kami mengapresiasi program Jalinkesra yang telah dilakukan Sdr. Gubernur dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Namun hendaknya, perlu ada pelaporan by name dan by address tentang keberhasilan program Jalinkesra pada tiap RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Bagaimana hasil intervensi yang telah dilakukan terhadap 69.685 RTSM di 90 kecamatan di 29 kabupaten pada tahun 2010 kemarin? Seberapa mampu program ini secara signifikan mengentaskan kemiskinan?

Sekali lagi, evaluasi ini penting, karena berdasarkan laporan dan pengamatan kami, ternyata juga banyak hal teknis dan kontrol di lapangan yang tidak berjalan baik. Mulai dari RTSM yang salah sasaran karena sebenarnya masuk kategori mampu, RTSM yang salah pendataan karena nama ganda atau tidak dikenal, hingga penyalahgunaan bantuan untuk dijual. Selain itu, juga ada bantuan yang ternyata tidak memenuhi standard sehingga ditolak masyarakat.

Dengan adanya evaluasi Jalinkesra ini, nantinya akan terlihat bagaimana korelasi antara program anti kemiskinan yang dilakukan Provinsi ini dengan tingkat keberhasilan penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Menjadi tidak elok ketika intervensi kemiskinan menggunakan data RTSM berdasarkan PPLS 08, namun pengukuran keberhasilannya menggunakan data garis kemiskinan Susenas. Korelasi ini penting agar efektifitas program dapat diketahui dan untuk menentukan langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.


4. Tentang Kesejahteraan Petani

Kami menangkap jawaban Sdr. Gubernur mengenai alasan terjadinya penurunan kesejahteraan petani Jawa Timur. Ditekankan bahwa ini semua adalah akibat anomali cuaca. Terjadi hujan terus menerus sehingga menurunkan kualitas tanaman, termasuk didalamnya adalah tanaman tebu, tembakau dan cabe.

Namun, kami juga mengingatkan, bahwa Nilai Tukar Petani Jawa Timur merupakan yang terburuk dibanding Provinsi lainnya di pulau Jawa. Semua provinsi lain di Jawa, nilai NTP nya telah lebih besar dari angka 100. Bahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih terkena dampak bencana gunung Merapi, nilai tukar petaninya adalah yang tertinggi yaitu 114,33. Ini berarti taraf kehidupan petani di DIY 15% lebih sejahtera dibanding petani di Jawa Timur. Oleh karenanya, alasan anomali cuaca ini sebenarnya menjadi aneh. Mengapa di provinsi lain kesejahteraan petaninya bisa lebih baik?

Pada sisi Dinas, ternyata semua realisasi kinerja kegiatan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan hampir mencapai 100%. Padahal, di kedua Dinas inilah para petani yang menjadi mitranya memiliki NTP yang paling buruk, yaitu 94,60 untuk petani tanaman pangan dan 92,51 untuk petani tanaman perkebunan rakyat. Ini jauh di bawah tahun 2007 yang NTP-nya sama dengan 100.

Oleh karena itu, nantinya perlu ada program yang bersifat antisipatif khususnya di kedua Dinas ini. Ini penting dan sekaligus mendesak karena anomali cuaca dan cuaca ekstrim sebagai dampak pemanasan global ini justru akan makin sering terjadi. Fraksi kami mendesak agar Pemerintah Provinsi tidak boleh lagi bersikap secara biasa saja dan menyalahkan anomali cuasa. Petani harus disiapkan untuk menghadapi keganasan alam. Sistem informasi dan prakiraan cuaca serta iklim telah menjadi kebutuhan yang harus terus disediakan Pemerintah dan diinformasikan ke petani.

Kami juga menyikapi secara serius masalah kerusakan jaringan irigasi di Jawa Timur. Dilaporkan oleh Sdr. Gubernur bahwa jaringan irigasi tersier yang masih berfungsi dengan baik tinggal 60,85% dari total jaringan 944,55 km. Ini tentu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Oleh karenanya, perlu ada penanganan serius. Fraksi kami mendesak agar upaya perbaikan jaringan irigasi mendapat porsi yang lebih lagi. Ini semata-mata demi perbaikan nasib petani yang sedang terpuruk.


5. Tentang Disparitas Wilayah

Kami menyambut baik upaya clustering pengembangan ekonomi berdasarkan wilayah pertanian, yaitu kawasan agropolitan Ijen, kawasan agropolitan Wilis, kawasan agropolitan Bromo-Tengger-Semeru dan kawasan agropolitan Madura sebagai solusi pemerataan pembangunan wilayah. (sebagaimana tertulis di halaman 26 lampiran VII Jawaban Eksekutif). Ini merupakan langkah terobosan yang harus diikuti dengan pembuatan program pendukung. Namun, jika memang cluster kawasan agropolitan dipandang sebagai langkah strategis mengatasi disparitas wilayah, mengapa ini tidak diikuti dengan program dan kegiatan yang memadai?

Dalam tahun 2010 kemarin, hanya ada 3 (tiga) kegiatan pada program pengembangan kawasan agropolitan yang ada di Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan senilai total Rp 1,135 milyar. Ini memperlihatkan bahwa usaha memperbaiki disparitas wilayah belumlah optimal. Masih jauh panggang dari api.

Dilaporkan pula bahwa realisasi kinerja semua kegiatannya mencapai 100%. Padahal, realitanya, target indeks disparitas wilayah justru tidak mencapai sasaran. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara perencanaan kegiatan dengan dampak yang ingin dicapai. Keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan agropolitan ternyata belum cukup berdampak bagi menurunnya indeks disparitas wilayah. Fraksi kami mendesak agar ke depannya, ada desain program dan kegiatan cluster kawasan agropolitan yang lebih signifikan dalam kerangka menurunkan disparitas antar wilayah.


6. Tentang Permodalan

Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi terhadap penyaluran kredit, khususnya untuk koperasi wanita dan UMKM. Namun ada yang mengganjal. Ada jawaban yang berbeda dari Sdr. Gubernur terhadap jumlah realisasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR tahun 2010. Dalam Nota Pertanggungjawaban Gubernur tentang LKPJ, pada tambahan halaman 23 lembar ke-3, dituliskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 2 trilyun 450 milyar rupiah untuk 207.896 debitur. Namun, pada jawaban atas PU Fraksi PDI Perjuangan halaman 20, disebutkan bahwa realisasi tahun 2010 sebesar 4 trilyun 800 milyar rupiah dengan jumlah penerima sebanyak 650.670 lembaga UMKM. Naik lebih dari 100%. Ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang data mana yang benar. Berapa sesungguhnya KUR yang telah disalurkan pada tahun 2010 kemarin.

Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar KUR ini senantiasa mendapat perhatian serius. Termasuk di dalamnya adalah optimalisasi BUMD Jamkrida milik Pemerintah Provinsi.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri, kami mengingatkan bahwa pada tanggal 29 Mei nanti adalah genap lima tahun kasus Lapindo. Hingga kini, Pemerintah telah gagal melindungi hak-hak warga negara khususnya masyarakat korban lumpur Lapindo. Padahal ini diwajibkan oleh UUD 1945 pasal 28-G yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa amanů." Dari sebanyak 13 ribu-an klaim kerugian, hingga kini baru sekitar 7.400 yang telah terselesaikan.

Sejak menyembur lima tahun lalu, telah 13 ribu lebih rumah tangga kehilangan tempat tinggal. Kami mengingatkan bahwa ini adalah akibat kesalahan pemboran. Bukan bencana alam. Dalam konferensi internasional American Association of Petroleum Geologists (AAPG) bulan Oktober tahun 2008 di Cape Town, Afrika Selatan, mayoritas ahli telah menyatakan bahwa PEMBORAN sebagai penyebab. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboran. Jadi, ini bukan disebabkan bencana alam sehingga wajib diberi ganti rugi. Namun, entah mengapa, Pemerintah seolah tidak berdaya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi terus menerus mendesak kepada Pemerintah Pusat agar sesegera mungkin menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan sawah, pekarangan dan rumah. Rencana pengucuran dana ganti rugi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,4 triliun untuk korban Lapindo janganlah menjadi janji kosong lagi. Rencananya, dari jumlah ini, Rp 1,4 triliun untuk menalangi tunggakan PT Minarak Lapindo Jaya di empat desa yaitu Siring, Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo. Kemudian sebesar Rp 1,1 triliun untuk ganti rugi warga di sembilan RT di Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, serta Mindi. Selebihnya, Rp 2,9 triliun, untuk warga tiga desa yaitu Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,


Kiranya, apa yang telah disampaikan oleh Fraksi kami ini, dapat menjadi catatan penting, khususnya bagi penyusunan KUA-PPAS tahun 2012 dan perubahan anggaran tahun 2011. Semoga peningkatan kinerja birokrasi, khususnya dalam perencanaan program dan kegiatan, dapat sungguh-sungguh mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera dan sekaligus berkeadilan sosial. Jangan lagi terjadi kesenjangan sosial yang makin mencolok di Jawa Timur.

Pada akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrohim, Fraksi PDI Perjuangan dengan ini dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2010 Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, kami sampaikan terimakasih.

Surabaya, 9 Mei 2011

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M E R D E K A !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL