Ironi Super Toy

Demikian pula petani di Kabupaten Madiun, mengingat hasil panen padi Super Toy HL-2 tidak seperti yang dijanjikan. Padahal, harga benih Super Toy hampir 10 kali lipat harga benih padi biasa.

Malah, kini persoalan Super Toy sudah menjadi isu politik. Menteri Pertanian Anton Apriantono bertanya, "Mengapa kalau Super Toy menjadi heboh, sedangkan MSP tidak diributkan?"

MSP adalah varietas padi yang diluncurkan Megawati di Cariu, Bogor, pada 18 Desember 2007. MSP singkatan dari Mari Sejahterakan Petani. Tapi, sering juga disebut padi Megawati Soekarnoputri (Jawa Pos, 9 September 2008).

Begitulah kecenderungan elite politik kita yang gampang cuci tangan untuk menyelamatkan citranya agar tidak dipersalahkan, sementara para petani yang nota bene adalah rakyat terus jadi "objek penderita". Kasus Super Toy jelas merupakan ironi baru di atas berbagai ironi lama yang menunjukkan betapa kacau balaunya kebijakan pemerintah atas pertanian dan sektor pangan sejak lengsernya Soeharto 21 Mei 1998.

Turba

Beda dengan Presiden SBY yang punya staf khusus seperti Heru Lelono yang akhirnya menggandeng Supriadi alias Toyong, penemu Super Toy, Presiden Soeharto justru lebih suka turba, menyapa para petani dari dekat, berbicara akrab, penuh canda, serta mudah dimengerti.

Harus diakui, si anak petani dari Kemusuk itu punya kebijakan yang lebih baik dalam membangun sektor pertanian kita sehingga RI bisa swasembada beras dan memiliki kedaultan pangan. Badan Pangan Dunia (FAO) sampai memberikan penghargaan kepada Soeharto di Roma pada 14 November 1985.

Lepas dari berbagai kelemahan lainnya, kebijakan Soeharto di bidang pertanian layak diapresiasi karena tidak beda jauh dengan apa yang direkomendasikan Club of Rome.

Misalnya, terkait benih atau pupuk, Soeharto yakin itu bisa mendongkrak produktivitas. Tentu prasarana pertanian diperbaiki, seperti bendungan dan irigasi. Mengingat ada jutaan petani, inpres dan KUD benar-benar hidup di era Soeharto. Pokoknya, para petani di era Soeharto bisa dengan mudah mendapatkan pupuk, benih, dan mudah menjual padi hasil panen. Negeri ini pun bisa swasembada pangan.

Beda dengan kondisi sekarang. Indonesia tidak swasembada pangan, bahkan kini Indonesia sudah masuk food trap perangkap pangan negara-negara maju. Harga dan pemenuhan kebutuhan pokok warga yang berbasis pertanian sudah didikte bangsa lain. Pasalnya, beberapa tahun ini Indonesia harus membuka akses pasarnya secara lebar-lebar, nyaris tak ada barrier to entry atau hambatan masuk untuk berbagai produk, termasuk pangan dari negara maju, baik melalui tarif maupun nontarif.

Malah ada yang menyebut Indonesia sudah menjadi "tempat sampah" untuk menampung segala produk, khususnya produk pangan dari negara-negara maju. Indonesia pun kian menjadi bangsa konsumtif dan bukan bangsa produktif, termasuk di sektor pangan. Mulai gandum, jagung, beras, kedelai, daging ayam ras, daging sapi, susu, semua mengimpor dalam jumlah sangat besar.

Bayangkan, impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.

Kedaulatan pangan kini menjadi impian yang menyakitkan di tengah derita petani akibat impor berbagai produk pangan tersebut. Derita petani tampak, misalnya, ketika harga beras di pasar global mencapai USD 800 per ton atau setara dengan Rp 7.500 per kilogram, tapi harga di dalam negeri justru dipatok Rp 4.400 per kilogram sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku mulai 22 April 2008.

Beda Nasib

Tentu saja, nasib petani kita beda dengan nasib para petani di negara-negara maju. Meski jumlah petani di negara-negara maju hanya sekitar 3% dari total populasi, toh mereka selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah masing-masing, seperti selalu mendapatkan kredit program berbunga sangat murah, agro-inputs, dan pelayanan lain. Bahkan ketika terjadi krisis, seperti jatuhnya harga hingga terperosok jauh di bawah biaya produksi atau kegagalan panen akibat bencana alam, subsidi dan stimulus dari negara tetap dilakukan.

Presiden SBY yang nota bene doktor pertanian harus segera melakukan perubahan total di sektor pertanian. Misalnya, petani padi sudah sedemikian lama diperas untuk dijadikan tumbal dan rem inflasi agar kehidupan sektor-sektor lain bisa survive. Ini harus segera dihentikan.

Memang pemerintah sudah mencangangkan Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK), tapi program ini tak bisa berjalan karena para birokrat yang bersinggungan dengan sektor pertanian tidak mampu menerjemahkan RPPK dalam kenyataan. Simak saja HPP beras tetap tidak realistis, irigasi macet, dan pupuk tetap mahal. (*)

Goei Tiong Ann Jr, rohaniwan, aktivis lingkungan hidup, pernah menjadi pendamping para petani, menetap di Tubingen, Jerman

Jawa Pos, Rabu, 10 September 2008