Rabu, 11 Maret 2009 diposting pada kategori Cermin Partai

Utang Pemerintahan SBY Makin Membengkak

PEMERINTAH mematok target penerbitan surat berharga negara tahun depan sebesar Rp 103,478 triliun untuk menutup defisit anggaran negara. Berbagai jenis surat utang negara (bond) telah diterbitkan. Namun hal itu dinilai bisa menjadi beban di masa mendatang.
"Bahkan anak-cucu kita pun akan menerima beban utang yang diwariskan oleh pemerintah ini," ujar Iman Sugema, direktur Inter-Cafe (International Center for Applied Finance and Economics), kemarin.

Menurut dia, awal tahun ini pemerintah mulai terlihat jor-joran menerbitkan surat utang. Tahun ini, targetnya memang lebih dari Rp 100 triliun.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan penyakit lama yang kambuh kembali, sebab hanya akan mewariskan beban yang tak kunjung usai bagi generasi selanjutnya. Beberapa minggu lalu pemerintah telah menerbitkan surat utang negara di luar negeri dalam kurs dolar (global bond) dengan nilai mencapai USD 3 miliar. Di pertengahan tahun ini juga akan kembali diterbitkan dalam mata uang yen, yaitu Samurai Bond. "Kalau diteruskan mau jadi apa kita," tukasnya.

Dari hasil penelitian Inter-Cafe, beban utang per kapita pada periode Desember 2008 saja, sudah mencapai Rp 11,8 juta. Menurut dia, angka itu termasuk beban tertinggi sepanjang sejarah. Hal itu berakibat beban pembayaran utang ter bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2005 sekitar Rp101 triliun dan tahun ini diperkirakan mendekati Rp 170 triliun. "Karena itu, prospek pertumbuhan ekonomi terus menciut," cetusnya.

Dampak lain dari menggunungnya utang, menurut Iman, adalah kemampuan untuk membiayai program sosial menjadi relatif terbatas. Akibat langsungnya kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang jadi kurang terjamin.

Semua ini terjadi, menurut Iman, lantaran dua hal utama. "Pertama, pemerintah menerapkan pola pertumbuhan yang didorong oleh utang dan kedua kebijakan yang anti-domestik," lanjutnya.

Komentar kritis juga disampaikan oleh Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan. Dia mengatakan, penerbitan surat berharga negara (SBN) akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya menurut dia, hal itu akan disarakan hingga 10 tahun mendatang. "Karena setoran imbal hasil pada saat jatuh tempo biasanya ditutup dengan menerbitkan surat berharga lainnya atau utang luar negeri lagi," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo menilai, mekanisme pembayaran utang yang seperti itu akan membentuk efek jangka panjang, yang biasa disebut siklus Argentina. Artinya, kebutuhan penerbitan surat utang setiap tahun akan semakin besar. Padahal bungan surat utang diatas sangat tinggi, diatas 10 persen. "Pada titik tertentu, pasar bisa saja tidak mau lagi membeli obligasi baru. Akhirnya menyebabkan krisis keuangan," jelasnya.(wir/fan)


Jawa Pos, Selasa, 10 Maret 2009