Selasa, 04 Mei 2010 diposting pada kategori ARTIKEL

Sandal dan "Numpang" Hidup

Budiarto Shambazy

SELAMA Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali, 6-9 April lalu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengaku bersikap santai. Meski begitu, ia mengontrol penuh jalannya kongres sejak mengucapkan pidatonya yang memukau sampai mengumumkan 27 nama anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.
Isi pidato Megawati tidak hanya memukau, tetapi juga menyemangati utusan kongres yang seperti mendapatkan militansinya kembali. Tepuk tangan gemuruh dan standing ovation tidak cuma diberikan utusan, tetapi juga tokoh nasional, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh.

Megawati praktis "menyapu bersih" kongres karena pertanggungjawabannya sebagai ketua umum (2005-2010), pemilihan ketua umum (2010-2015), dan keteguhan menjadikan PDI-P sebagai oposisi tak mendapat perlawanan. Hanya satu penyebabnya, semua utusan menganggap ia sebagai figur pemersatu yang belum tergantikan. Faktor lain, pengalaman memimpin "Moncong Putih" selama 17 tahun dan memimpin negara sebagai presiden.

Kritik yang kurang substantif dari utusan sesekali muncul dalam prosesi persidangan. Namun, hal itu praktis tak bergaung setiap kali Megawati maju ke podium. Usulan enam provinsi agar jabatan wakil ketua umum dibentuk, antara lain bertujuan menampung Puan Maharani, muncul. Namun, usul itu kandas karena mayoritas tak setuju.

Wajar muncul kesan pada sebagian kalangan, Megawati bersikap otoriter merekayasa hasil kongres. "Tuduhan merekayasa atau mengintimidasi sering diulang-ulang. Muncul kekhawatiran terjadi pergolakan, ternyata tidak terbukti. Saya membebaskan semua utusan memanfaatkan hak masing-masing. Beginilah sistem kepartaian yang ingin kami bangun. Silakan berbeda, tetapi jangan diperuncing," ujar Megawati dalam wawancara 22 April lalu.

Pengumuman 27 anggota DPP menimbulkan reaksi negatif pada sebagian kalangan internal. Kritik pertama, susunan DPP dinilai tak mencerminkan perubahan. "Jumlah 27 orang bukan keputusan saya saja. Jika diamati, sebagian besar personel DPP berasal dari generasi muda dibandingkan dengan DPP lama. Lagi pula kami wajib menyebar kader muda ke berbagai tempat, seperti DPR, bukan hanya terpusat di DPP," katanya.

Salah satu perubahan yang mengejutkan adalah pergantian Sekretaris Jenderal Pramono Anung, orang nomor dua yang selama ini dianggap "berkeringat" bagi partai. "Ini bukan soal turun pangkat. Kader partai mesti siap ditempatkan di mana saja. Setiap kader memberikan sumbangsih masing-masing. Mungkin saja pikiran saya belum dapat diterima penuh, tetapi partai bukanlah tempat menumpang hidup," katanya.

Pramono menjadi tumbal

"PDI-P partai yang unik justru karena ideologi perjuangan. Bukannya sombong, kami tidak sama dengan partai lain. Saya membangun partai ini tidak sendiri, tetapi bersama-sama di kala memimpin partai 'sandal jepit' ini selama 17 tahun. Kalau mau besar, setiap partai harus berkembang normal, jangan diatur-atur," ujar istri Ketua MPR Taufiq Kiemas itu.

Muncul pula opini kritis, Pramono Anung "dikorbankan" untuk memuluskan jalan Puan ke depan. Apalagi Puan di DPP mengisi pos penting, yakni Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara. "Pram menjadi tumbal? Tidak seperti itulah. Pramono mempunyai tugas penting sebagai Wakil Ketua DPR. Dia perlu konsentrasi, apalagi ada masalah Bank Century," ujar ibu tiga anak itu.

Sebelum Kongres III berlangsung, Megawati tampil dalam jumpa pers bersama Puan dan putranya, Mohammad Prananda alias Nanan, yang sempat disebut-sebut sebagai calon alternatif "anak biologis" penerus Dinasti Soekarno. Ternyata, kata Megawati, Prananda, yang anggota PDI-P itu, belum tertarik masuk ke jajaran DPP.

Oleh sebab itu, menurut dia, persaingan "anak ideologis" melawan "anak biologis" lumrah saja. "Soekarnoisme merupakan lem perekat yang mengikat kader kami tanpa mempersoalkan mereka berasal dari keluarga Bung Karno atau bukan. Sebagai orangtua, saya tentu senang ada cucu-cucu Bung Karno yang ingin berkiprah di PDI-P," kata wanita kelahiran Yogyakarta, 23 Januari 1947, itu.

Ketika ditanya mengapa kader muda seperti Rieke Dyah Pitaloka, Budiman Sujatmiko, Ganjar Pranowo, dan Arif Budimanta tidak disertakan dalam DPP, Presiden periode 2001-2004 itu menjawab ringkas, "Mereka harus sabar. Masih banyak waktu." Sebaliknya, ketika ditanya mengapa Rano Karno yang sibuk dengan pekerjaan sebagai Wakil Bupati Tangerang justru dipercaya sebagai Ketua Bidang Informasi, mantan Wakil Presiden itu menjawab singkat, "Ada evaluasi DPP setiap enam bulan."

Suka atau tidak, muncul spekulasi Megawati masih tertarik mencalonkan diri sebagai presiden bersama Prabowo sebagai calon wapres. Apalagi, menurut dia, PDI-P memiliki hubungan khusus dengan Gerindra. Namun, ia menampik menjawab kemungkinan itu dengan menjawab, "Tergantung rakernas. Kongres I dan II memang mengamanatkan ketua umum sebagai satu-satunya calon presiden, Kongres III tidak."

Meski begitu, ia yakin PDI-P akan menambah suara pada pemilu mendatang. "Saya yakin kami bisa menang. Lagi pula perolehan suara kami di beberapa tempat bertambah. Memang sukar mengukurnya karena kisruh DPT (daftar pemilih tetap) tahun lalu," katanya. Waktu berjalan cepat, pemilu selanjutnya tak lama lagi. Apa yang terjadi dengan seorang Megawati? Kita tunggu saja. (*)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/04/03082840/sandal.dan.numpang.hidup
Selasa, 4 Mei 2010