Elite Diharapkan Fokus pada Arah Bangsa

Kebangkitan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh elite penguasa dan elite politik. Pasang surut kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik merupakan cerminan integritas dan kemampuan para elite pemegang kekuasaan mengarahkan kekuatan bangsa. Sayangnya, kelompok elite politik yang ada saat ini diragukan integritasnya menyatukan nasionalisme. Nada pesimistis pun masih kuat mewarnai pendapat publik dalam menilai sejauh mana bangsa ini berhasil bangkit selama 12 tahun terakhir pascagerakan reformasi.

"Setelah lebih dari satu dekade bangkit dari rezim otoriter Orde Baru, tidak banyak perubahan bermakna yang sudah terjadi."

Demikian pendapat Suzan (34), responden asal Jakarta, ketika ditanya tentang makna kebangkitan nasional pada jajak pendapat yang diselenggarakan menyambut Hari Kebangkitan Nasional, pekan lalu. Suzan adalah salah seorang dari kebanyakan responden yang memaknai kebangkitan nasional secara sederhana, yakni kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan menuju kondisi yang lebih baik.

Terimpit

Pendapat senada disampaikan Syahrifuddin (43). Responden asal Makassar tersebut menyampaikan keprihatinannya atas situasi bangsa Indonesia yang hingga kini belum juga mampu bangkit dari pusaran masalah. Keprihatinan Syahrifuddin bermuara pada berbagai problem yang terus mengimpit negeri ini di hampir semua sendi kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun politik.

Untuk kekuasaan

Suzan dan Syahrifuddin adalah segelintir dari mayoritas publik yang prihatin atas kondisi yang kini sedang berkembang di negeri ini. Mereka mewakili sejumlah 70,1 responden lainnya yang menilai bahwa persaingan yang berlangsung di kalangan elite politik yang ada sekarang lebih pada persaingan untuk merebut kekuasaan semata. Mereka menganggap persaingan politik yang dipertontonkan selama ini jauh dari gambaran persaingan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih maju.

Mayoritas responden melihat bahwa konflik antar-elite politik bisa menjadi ancaman berarti bagi keberlangsungan semangat nasionalisme, demikian juga ketidakpercayaan kepada pemimpin bangsa (lihat Grafik).

Penilaian negatif publik tampak cukup tinggi dalam mencermati kondisi solidaritas bangsa dan persoalan toleransi antargolongan di negeri ini. Hampir separuh responden memandang lemahnya kondisi dua hal tersebut sekarang. Meski demikian, mayoritas publik masih menaruh pandangan optimistis yang cukup tinggi terhadap kondisi toleransi antarumat beragama dan toleransi antaretnis.

Belum bangkit

Setelah satu dekade, substansi perubahan seperti yang diperjuangkan oleh kelompok proreformasi tampak belum menyentuh titik keberhasilan sampai saat ini. Demokrasi yang senantiasa didengungkan sebagai alat ukur keberhasilan reformasi belum mencapai tujuan substansialnya, yaitu kesejahteraan.

Semangat kebangkitan pascareformasi yang ditandai dengan gerakan keterbukaan diartikulasikan lewat demokrasi pemilu. Perubahan sistem pemilu melahirkan elite-elite baru yang mendapat legitimasi yang lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Meski demikian, proses pemilihan elite politik yang dilakukan dalam prosedur demokrasi yang paling ideal itu pun tidak serta-merta melahirkan elite-elite politik yang memiliki integritas yang lebih baik dari sebelumnya.

Semangat demokratisasi di antaranya berujung pada desentralisasi, tidak hanya desentralisasi ekonomi, tetapi juga desentralisasi politik. Di bawah rezim desentralisasi, nyatanya belum mengubah wajah politik di sejumlah daerah.

Gegar otonomi daerah membawa implikasi goyahnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perpecahan di tataran sosial juga mengancam integrasi nasional. Pada periode awal reformasi, bangsa ini juga diuji oleh sejumlah konflik antaretnis yang merebak, mulai dari kasus Ambon, Poso, Kalimantan Barat, sampai pertikaian antarkampung, bahkan tawuran antarsiswa kerap terjadi secara sporadis di negeri ini.

Era keterbukaan dan semangat antisentralistik yang terus menguat mendorong gerakan dan tuntutan agar daerah diberikan kebebasan lebih luas untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Maka, gelombang pemekaran daerah seolah menjadi air bah yang tak terkontrol. Berbagai masalah pascapemekaran, seperti konflik perbatasan, perebutan sumber daya alam antardaerah, serta konflik pusat-daerah menjadi masalah baru.

Penyelewengan lebih besar

Di sisi lain, semangat desentralisasi berbalik menjadi ironi. Meningkatnya kewenangan daerah, di satu sisi juga membuka peluang terjadinya penyelewengan yang lebih besar. Gelontoran dana dari pusat ke daerah memancing elite-elite di daerah berlomba meraih kekuasaan. Bukan rahasia jika calon kepala daerah atau calon anggota legislatif berani berinvestasi hingga miliaran rupiah untuk kampanye. Tak heran, kasus korupsi di berbagai daerah pun marak terjadi, di antaranya kasus-kasus penyelewengan dana APBD atau dana alokasi daerah.

Di sejumlah daerah, momentum pemilu kepala daerah menjadi ajang perebutan kekuasaan semata. Pilkada pun tak jarang dijadikan ajang untuk memperkuat jaringan kekuasaan keluarga. Tujuan substantif dari konsep otonomi dan pemekaran, yakni kesejahteraan rakyat, tidak tercapai.

Demikian juga fenomena pemekaran daerah kerap dijadikan lahan perebutan kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi. Ketidakjelasan sikap elite pemerintah serta proyek pemekaran yang berjalan tanpa desain yang jelas melanggengkan sistem pemerintahan yang berbasis pada tarikan kepentingan politik dan ekonomi segelintir kelompok.

Gerakan elite

Kebangkitan nasional bisa dimaknai sebagai perubahan yang berakar dari gerakan elite. Gerakan inilah yang kemudian mampu menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan yang lebih besar.

Lahirnya Boedi Oetomo, yang dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional, adalah manifestasi gerakan yang dilakukan oleh sekelompok kecil elite. Mereka adalah Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, dan sejumlah intelektual lainnya. Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas situasi sosial ekonomi di Jawa yang memburuk akibat eksploitasi kolonial. Keprihatinan di antaranya juga bermuara pada derasnya upaya Westernisasi (pembaratan) oleh penjajah setelah penerapan politik etis yang membawa perubahan sosial masyarakat saat itu.

Eksploitasi asing

Gambaran situasi pada periode awal kebangkitan nasional juga relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Bangsa Indonesia berada dalam impitan eksploitasi asing dalam bentuk globalisasi. Sebagian besar responden (59,4 persen) menilai, semangat globalisasi yang diwakili oleh kemudahan arus budaya asing dan pasar bebas dapat menjadi tantangan bagi semangat nasionalisme bangsa Indonesia.

Meski demikian, lebih banyak lagi responden yang meyakini bahwa tantangan dari dalam, seperti konflik antarelite dan menebalnya ketidakpercayaan terhadap elite pemimpin bangsa, adalah ancaman yang jauh lebih penting untuk diwaspadai.

(LITBANG KOMPAS)

sumber: cetak.kompas.com, Senin, 24 Mei 2010

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/24/02543254/elite.diharapkan.fokus.pada.arah.bangsa