*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 21 Mei 2011 diposting pada kategori Kliping Media

Malu Menjadi Anggota DPR

MH Said Abdullah

SEORANG kawan mengirim SMS, dengan narasi kecil yang cukup menggelitik. Disebutkan, menjadi anggota DPR enaknya cuma 10 persen. Selebihnya, 90 persen, enak sekali. Jujur, siang itu saya merasa tertampar tanpa pengadilan. Tetapi, itulah sebagian penilaian yang mungkin lahir secara alamiah. Namun, tidak menutup kemungkinan statemen itu muncul karena keterbatasan. Ini mirip kesimpulan seseorang yang menilai langit berwarna biru meski sesungguhnya langit tidak pernah punya warna. Jarak pandang yang begitu jauh seakan menjadi permakluman bersama; langit biru!
Karenanya, penilaian yang menyebut anggota DPR enak (10 persen) dan enak sekali (90 persen) boleh jadi sebentuk personifikasi dari lirik lagu Daun-daun kering yang dipopulerkan Maya Rumantir; Sering hati bertanya, masih adakah cinta di hatimu. Sering aku bermenung, untuk apa lagi hidup begini. Begini salah begitu salah, aku jadi tak mengerti, dia yang dusta aku yang salah, untuk apa aku di sini.Begitulah! Terdapat sejumlah dugaan yang membuat anggota parlemen gerah di ruang ber-AC. Misalnya, dalam kasus dugaan bagi-bagi duit kepada sebagian anggota parlemen dalam kasus BLBI. Diduga, mantan anggota Dewan Gubernur BI dan sejumlah anggota DPR menikmati Rp 100 miliar uang rakyat dengan cuma-cuma seperti pengakuan Ketua Panitia Sosial Kemasyarakatan (PSK) yang mengaku telah membagi-bagikan uang itu. Rinciannya, dugaan mengalir ke mantan pejabat Rp 68,5 miliar, sisanya ditengarai ke anggota DPR dan diseminasi amandemen UU BI.

Kasus lainnya, cek pelawat yang ditengarai melibatkan pemberi dan penerima. Kasus ini menyisakan tanda tanya karena hanya penerima yang dibawa ke meja hijau, pemberinya nyaris tidak tersentuh. Jauh sebelum kasus-kasus itu, muncul dugaan korupsi yang menimpa Al Amin Nur Nasution. Dalam kasus ini, pakar hukum dan krimonolog UI Adrianus Meliala menilai dugaan suap yang melibatkan anggota DPR hanya 'sinetron kecil' di rimba raya perkara korupsi Indonesia. Lebih dari itu, kasus ini dinilai memperlihatkan betapa banyak hal yang dramatis, ironis dan sekaligus tak terbayangkan terjadi di Indonesia.

Agaknya, prediksi Adrianus menjadi kenyataan ketika membahana rencana pembangunan gedung baru DPR. Penilaian beragam pun muncul karena dalam taksiran kementrian PU dana yang diperlukan hanya Rp 775 miliar, bukan Rp 1,2 triliun seperti yang dianggarkan. Semakin lengkaplah satir yang mengalir ke anggota DPR setelah kasus per kasus muncul sebagai referensi.

Terakhir jika tidak ada kasus lain, belakangan studi banding anggota DPR ke luar negeri dianggap mewarnai hiruk-pikuk penilaian yang eragam. Ini bukan saja karena dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tak kurang dari Rp 100 miliar per tahun harus dianggarkan untuk kunjungan para anggota dewan ke luar negeri. Bahkan, data 2010 anggaran yang terpakai Rp 167 Miliar untuk kegiatan ini. Yang dianggap lebih memilukan dan memalukan ketika anggota DPR dialog dengan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Australia. Sebagian anggota parlemen menderita gagap linguistik karena berlidah kelu saat harus menyampaikan kata-kata yang tidak berbahasa ibunya. Sebagian anggota parlemen juga dinilai gagap teknologi ketika ditanya alamat email. Akibatnya, urgensi studi banding dinilai lebih bernuansa argumentatif dibanding wilayah substansif yang menjadi roh dari studi banding itu sendiri.

Perhatian yang Berbeda

Penilaian beragam atas perilaku sebagian anggota parlemen harus dimaknai arif dengan dua kesimpulan. Pertama, sebagian anggota dewan memang begitu keadaannya, seperti satir yang dimunculkan rakyat yang diwakilinya. Kedua, sebagian anggota dewan tidak begitu kondisinya. Untuk membuktikannya, masing-masing anggota dewan dapat menjelaskannya. Penjelasan yang paling sederhana dan mudah diterima, apabila anggota dewan merealisasikan dengan tindakan nyata, sekecil apa pun bentuknya. Sepahit apa pun kritikan yang muncul, sesungguhnya bentuk perhatian yang berbeda dari masyarakatnya. Itu, apabila sebagian masyarakat tidak menjadi Abu Nawas di depan raja dengan sebongkah teori kacamata.

Konon, suatu ketika Abu Nawas diminta mencari rumput di tengah gurun pasir yang tandus dan gersang. Rumput-rumput mengering dan tak lagi hijau warnanya. Sementara, titah raja mengharuskan abu awas membawa rumput hijau sebagai makanan kuda di lingkungan istana. Tetapi, Abu Nawas dalam dongeng 1001 malam tidak pernah kehilangan akal untuk menciptakan dirinya yang tidak pernah bersalah sesuai undang-undang keabunawasan yang hanya terdiri atas dua pasal. Pasal 1 menyebut Abu Nawas tidak pernah bersalah. Pasal 2, jika Abu Nawas keliru maka harus dikembalikan ke Pasal 1. Itulah sebabnya, Abu Nawas membawa rumput kering ke hadapan raja dengan mengenakan kacamata yang warna kacanya hijau. Sehingga, apapun yang dilihat dengan menggunakan kacamata itu pasti berwarna hijau. Raja yang pada mulanya hendak marah karena rumput yang dibawa abu Nawas kering. Namun, Abu Nawas meminta ijin untuk mengenakan kacamata kepada raja, sesaat sebelum memeriksa rumput. Raja pun manggut-manggut dan tetap merujuk pada undang-undang keabunawasan.

Teori kacamata ini menjadi celaka apabila setiap jiwa memandang semua anggota parlemen bermasalah. Bila ini yang terjadi, kebaikan apapun yang berusaha dilakukan anggota parlemen pasti terlihat bermasalah karena terjebak teori kacamata. Narasi ini bukan untuk membela diri tetapi segala sesuatu harus dilihat dari porsi yang pas. Ini mirip kesimpulan atas perempuan sebangsa ibu kita yang selalu menarik dipandang dari sudut manapun. Tetapi, ia menjadi tidak menarik apabila dilihat dari sudut yang tidak boleh dipandang. Kritikan dan bahkan hujatan yang bertubi kepada anggota parlemen belakangan ini pada saat yang sama tanpa disadari telah memberikan kursus kearifan. siapa saja dituntut arif tidak saja bijak dirinya tetapi juga harus bijak pada orang lain dan lingkungan sosialnya. Tiga pola ini membentuk keseimbangan yang terintegrasi secara ideal. Pada saat salah satu dimensi kearifan lenyap, pastilah dengan mudah menganggap orang lain sebagai sosok yang tidak pantas bahkan salah.

Mungkin, belakangan ini sebagian anggota parlemen bahkan masyarakat sedang mengalami ketidakseimbangan kekuatan yang mestinya terintegrasi. Sehingga, tampilan postural dari siapapun memberi kesan tidak ideal dan lahirlah kritikan bahkan kutukan yang bertubi dari berbagai arah. Namun, kiranya pantas dipahami bahwa anggota parlemen dan masyarakat itu juga manusia yang boleh jadi lupa. Tetapi bila selalu alpa, pastilah amnesia dan tidak tahu lagi bagaimana seharusnya bekerja bahkan memberi kritik. Padahal, merujuk orang Jawa, ngono yo ngono neng ojo ngono, siapapun! Dalam bahasa Madura lakona lakone kennengennna kennengnge (proporsi-profesional) sesungguhnya lebih dari cukup sebagai apapun.

Namun demikian, anggota parlemen atau siapapun wajib bersyukur apabila ada yang memberikan kritik. Sebab, tanpa penilaian yang beragam siapapun tidak pernah tahu dirinya, orang lain dan lingkungan sosialnya. Apalagi anggota parlemen yang hanya mengemban suara Tuhan secara tidak langsung. Sebab urut-urutannya suara anggota dewan hanya suara rakyat yang dititipkan. Sedangkan suara rakyat mewakili suara Tuhan dalam vox populi vox dei. Hanya, mengacu pepatah Madura, bile sala dhe'adhe'na maka bekal asalsalan abudhina (kekeliruan sistemik) republik ini seperti roman Salah Asuhan karya Abdul Muis.

Mungkin, pada awalnya negeri pangkuan ibu pertiwi ini tidak seperti saat ini adanya. Tetapi dalam teori sosial, lingkungan ikut membentuk karakter siapapun yang menghuni di dalamnya. Namun demikian, dalam situasi sosial yang bagaimana pun, seseorang akan mengalami uji nyali daya tahan, kembang dan daya suai. Siapakah pada akhirnya yang berhasil menguatkan daya tahan untuk tidak larut dalam situasi yang karut-marut, sejarah akan menjawabnya hari ini, esok atau lusa. Sebagai penduduk negeri ini, siapapun seharusnya merasa malu menjadi anggota DPR atau menjadi apapun di republik ini; punya harga diri tetapi tidak memberi harga pada dirinya. (*)

Penulis adalah anggota DPR Dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Bendahara DPD Jawa Timur

Sumber: saidabdullah.info


Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL