*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 24 Februari 2012 diposting pada kategori BERITA CABANG

Kabupaten Tuban

Bengkok Sekdes Perlu Diperbupkan

SEKRETARIS DPC PDI Perjuangan Tuban Abu Cholifah mendesak bupati setempat membuat peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang tanah bengkok atau tanah kas desa, khususnya tanah bengkok yang selama ini dikelola sekretaris desa (sekdes). Pasalnya, sampai sekarang masih banyak sekdes yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tetap menggarap tanah bengkok.
Perbup itu, kata Abu Cholifah, isinya memperkuat surat edaran Mendagri No. 141/2325/PMD perihal Pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Sampai sekarang, ungkap dia, masih banyak sekdes yang belum memahami SE Mendagri tersebut.

"Sekarang ini tercatat tidak kurang dari 50 sekdes yang masih menggarap bengkok. Alasannya, karena mereka tidak paham dan meyakini surat edaran itu tidak mengandung risiko hukum," kata Abu Cholifah, hari ini.

Padahal, kata anggota Komisi A DPRD Tuban tersebut, kurangnya pemahaman terhadap SE Mendagri bagi sekdes bisa berimplikasi hukum. Dan sekdes yang sudah terjerat hukum adalah Widodo (35), Sekdes Rayung, Kecamatan Senori. Dia ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban dengan tuduhan menggarap lahan bengkok yang mestinya sudah waktunya dikembalikan ke kas desa menyusul pengangkatannya sebagai PNS Sekdes.

Seperti dituturkan Bajuri, anggota BKD Rayung, Sekdes Widodo selama ini menggarap bengkok seluas 2,8 hektar yang sebelumnya memang menjadi haknya. Meski Widodo sudah lebih setahun menerima SK pengangkatan menjadi PNS, tetapi tanah bengkok tetap saja digarap.

"Perbup soal ini sangat mendesak. Kalau tidak begitu, akan banyak lagi korban berjatuhan seperti dialami Widodo," kata Abu Cholifah.

Seperti diketahui, SE Mendagri No. 141/2325/PMD perihal Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dalam ayat 6 tanggal 20 November 2007 dijelaskan, bahwa sekdes yang berstatus sebagai PNS masih dapat mengelola tanah kas desa atau tanah bengkok, hingga dengan ditetapkannya ketentuan yang mengatur pengelolaan tanah kas desa tersebut. (ri)


Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL