*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 01 Mei 2013 diposting pada kategori SUARA FRAKSI

Desak Pemprov Jatim Segera Tetapkan UMSK

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi segera menetapkan upah minimum sektoral kota dan kabupaten (UMSK). Desakan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, pas di Hari Buruh, 1 Mei hari ini.
"Segera tetapkan UMSK. Nilai UMSK harus lebih besar sedikitnya lima persen dari nilai UMK di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur," tandas Sugiono SH MHum, anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Sugiono, PDI Perjuangan juga tidak setuju dengan pendapat bahwa UMSK boleh dikalahkan dengan mekanisme bipartit. Jika mekanisme bipartit yang diberlakukan, katanya, maka buruh akan selalu pada posisi lemah.

"Pemerintah harus tegas. Pemerintah harus berani membela para buruh," tegasnya.

Fraksi, lanjut Sugiono, juga terus mendesak Pemprov Jatim bertindak tegas terhadap perusahaan pelanggar ketentuan outsourcing. Dan buruh, tambah dia, harus memiliki jaminan kesejahteraan yang memadai agar dapat bekerja dengan tenang.

"Jangan ada lagi pekerja outsourcing dibayar di bawah UMK. Tidak boleh ada lagi pekerja outsourcing yang diputus pekerjaannya atau dipindah perusahaan untuk mengakali aturan outsourcing," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan, ungkap dia, sependapat dengan tuntutan kaum buruh yang menginginkan sistem jaminan sosial lebih adil dan merata. Sebab, setiap warganegara berhak mendapatkan sistem jaminan sosial.

Oleh karena itu, imbuh Sugiono, sistem jaminan sosial khususnya sistem BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan 1 Januari 2014 harus bisa mencakup sebagian besar penduduk Indonesia. "Dari data yang ada saat ini, baru 151 juta jiwa dari 251 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terdaftar dalam BPJS. Masih ada 100 juta warga Indonesia yang belum tercakup," urainya.

Terkait dengan harga BBM, ujarnya, Fraksi PDI Perjuangan juga tetap menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Ongkos angkutan umum, sewa rumah dan harga barang akan naik sehingga upah minimum buruh pun tidak akan mencukupi lagi. Kenaikan harga BBM ke kisaran Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per liter, akan mengakibatkan daya beli buruh turun sebesar 30 persen. (pri)


Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL