*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
Pandangan Fraksi

Kamis, 10 November 2011
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RAPERDA TENTANG DANA CADANGAN
Juru Bicara : Dra. Sumiati, MM
Tanggal : Kamis, 10 November 2011

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota Dewan yang saya cintai;
Yth. Sdr. Wartawan, para Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan awal kami mengajak untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-NYA sehingga kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini banyak terlibat aktif dalam pembahasan Raperda ini.

Memulai pembahasan ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat hari Pahlawan 10 November kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kami percaya, semangat yang berkobar di hati para pejuang itu menginspirasi kita untuk tetap konsisten dalam usaha memerangi kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan kesenjangan sosial.

Selanjutnya, Fraksi kami akan menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2012 dan Raperda dana Cadangan. Sebagaimana penyampaian dalam Pemandangan Umum, uraian akan kami mulai dari indikator kinerja utama, pendapatan daerah, belanja daerah dan terakhir adalah pembiayaan daerah.

A. Indikator Kinerja Utama

Sidang Dewan yang Terhormat,


Terhadap indikator kinerja utama ini, kami perlu menyampaikan pendapat kami tentang jawaban Gubernur terhadap beberapa hal, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, persentase pertumbuhan ekonomi, serta indeks disparitas wilayah.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kami tetap mengingatkan, bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka selama 2 tahun terakhir, yaitu dari 5,08 persen per Agustus 2009 menjadi 4,16 persen per Agustus 2011, bukan karena bertambah banyaknya jumlah yang bekerja. Melainkan, karena sebagian penduduk usia kerja ternyata memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan bersekolah sehingga tidak lagi dihitung sebagai angkatan kerja. Ini terlihat jelas dengan penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 576 ribu orang dalam 2 tahun ini. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, jumlah yang bekerja justru mengalami penurunan sebesar 365 ribu orang. Oleh karenanya, kami merekomendasikan agar Sdr. Gubernur benar-benar memperhatikan penambahan jumlah lapangan kerja pada tahun 2012, baik melalui realisasi investasi penanaman modal perusahaan besar maupun perluasan kapasitas UMKM.

2. Persentase Penduduk Miskin

Berkaitan dengan program Jalinkesra yang dilakukan Gubernur, kami tetap memandang penting segera diadakannya evaluasi keberhasilan penerima Jalinkesra tahun 2010. Pada tahun tersebut ada 69.685 RTSM yang mendapat bantuan. Evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan membandingkan data nama RTSM antara PPLS 2008 dengan PPLS 2011 yang telah dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai dengan 14 Agustus 2011 yang lalu. Dengan demikian, dapat diketahui berapa persen dari RTSM penerima jalinkesra yang sudah mengalami mobilisasi vertikal, yaitu menjadi RT miskin atau RT hampir miskin.

3. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Kami tidak sependapat dengan jawaban Sdr. Gubernur yang berpendapat bahwa "secara rasional seharusnya disparitas akan semakin kecil dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka". Memang, persentase pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada semester I Tahun 2011 melonjak tinggi, mencapai 7,12 persen. Namun, sektor pertanian yang menjadi tempat bekerja 42,46 persen warga Jawa Timur justru hanya naik sebesar 3,88 perses. Sektor Pertanian adalah yang terendah dibanding sektor lainnya. Artinya, mayoritas penduduk yaitu yang di sektor pertanian justru mendapat minoritas kue pertumbuhan. Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak diikuti dengan naiknya jumlah penduduk yang bekerja. Tentang kemiskinan, memang benar bahwa penurunan angka kemiskinan telah menaikkan rata-rata pendapatan penduduk di lapisan bawah. Namun, di saat yang sama, kenaikan rata-rata pendapatan penduduk di kelas atas ternyata lebih tinggi. Akibatnya, secara keseluruhan, kesenjangan sosial pun makin meningkat.

Sejak awal, fraksi kami berpendapat bahwa indeks ginie sebagai tolok ukur kesenjangan sosial seharusnya juga menjadi salah satu indikator utama RPJMD. Kami juga tidak sependapat dengan Sdr. Gubernur yang menyatakan bahwa angka indeks ginie 0,31 masih tergolong ringan. Menurut kategorisasi yang dilakukan Timmer (2004) dan Oshima dalam Suparno (2010), jika angka indeks ginie antara 0,3 s.d. 0,4 maka ketidakmerataan sudah masuk kategori sedang. Jadi, dengan indeks ginie 0,31, kesenjangan sosial di Jawa Timur saat ini sudah masuk kategori sedang. Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar dalam pelaksanaan APBD 2012, usaha pemerataan ekonomi ini harus menjadi menjadi prioritas utama.

4. Indeks Disparitas Wilayah

Kegagalan pencapaian target Indeks disparitas wilayah (Indeks Williamson) sesuai target RPJMD tahun 2010 menunjukkan adanya masalah besar di Jawa Timur. Telah terjadi kesenjangan ganda, yaitu kesenjangan sosial dan sekaligus kesenjangan wilayah. Sebagaimana telah dijelaskan Sdr. Gubernur tentang rendahnya PDRB di beberapa kantong, maka Fraksi kami merekomendasikan harus ada prioritas penempatan titik–titik pembangunan perekonomian di wilayah tersebut. Secara khusus, dalam menempatkan titik kegiatan, semua SKPD perlu memperhatikan daerah pantai selatan, tapal kuda dan Madura sebagai prioritas.

B. Pendapatan Daerah

Sidang Dewan yang Terhormat
,

Kami mengapresiasi usaha kawan-kawan dari Komisi C dan kerjasama yang baik dengan Eksekutif sehingga disepakati adanya peningkatan target pendapatan total sebesar Rp 365,89. Maka, pendapatan di APBD 2012 akan menjadi Rp 11,52 trilyun. Kami berpendapat bahwa jumlah ini sebenarnya masih bisa ditambah. Karena, dibandingkan Perubahan APBD 2011, kenaikannya baru mencapai 5,21%. Padahal, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sendiri dilaporkan telah mencapai 7,12 %. Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar pada pelaksanaannya, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ini harus terus menerus didorong.


C. Belanja Daerah

Sidang Dewan yang Terhormat
,

Selanjutnya tentang belanja SKPD, kami fokuskan pada beberapa bidang, utamanya yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil:

1. Bidang Pertanian

a. Secara umum, kami mendorong agar ada peningkatan persentase anggaran sektor pertanian. Ini bisa dialihkan dari program administratif atau rapat koordinasi di sektor lainnya. Kami meminta agar pengajuan perubahan anggaran tahun 2012 bisa lebih berpihak pada sektor pertanian. Peningkatan ini penting karena 42 % masyarakat Jawa Timur bergerak di sektor pertanian.

b. Sejalan dengan masih rendahnya produktivitas padi tahun 2010, yaitu 59,29 kuintal gabah kering giling per hektar, kami mendorong agar Pemerintah Provinsi berani menetapkan target peningkatan produktivitas padi sebesar 5 persen. Keberanian ini penting, karena angka produktivitas masih jauh di bawah angka optimal yang mencapai 80 kwintal per hektar. Namun, langkah ini tetap tidak boleh menggunakan cara-cara instan dan meninggalkan model pertanian organik. Kami mendorong agar pengembangan cooperative farming, good agricultural practices dan program pembenihan dilaksanakan secara tepat.

c. Kami juga mendorong agar jangan lagi ada alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Saat ini, tiap tahunnya ada 3.868 hektar lahan atau 0,54 % lahan irigasi tersier yang dialihfungsikan. Usaha perbaikan saluran teknis irigasi akan menjadi tak ada artinya jika lahannya ternyata beralih ke pemukiman. Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada Pemerintah Provinsi agar sosialisasi dan implementasi UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan segera disosialisasikan dan diimplementasikan.

d. Turunnya NTP sub sektor peternakan dari 103 menjadi 96,84 per September 2011 menunjukkan bahwa ada penurunan kesejahteraan peternak. Padahal, jumlah ternak sapi potong pada 2010 naik 186.551 ekor atau 5,24 persen dibanding tahun 2009. Turunnya NTP ini dikarenakan turunnya pendapatan peternak sapi potong turun sebesar 4,92 persen, dari Rp 3.636.349 menjadi Rp 3.457.412. Meski ini tidak lepas dari maraknya impor daging beberapa waktu, namun juga ada masalah kurang tersedianya pakan lokal dan kurangnya pendampingan tentang cara beternak yang baik. Oleh karenanya, solusinya tidak cukup dengan hanya pelarangan impor daging saja. Fraksi kami mendesak agar Pemerintah Provinsi lebih intensif melakukan penelitian, pendampingan dan kerjasama dengan pihak terkait, agar peternak dapat mendapat pakan yang bergizi dengan harga murah. Untuk itu, perlu dilakukan kerjasama misalnya dengan fakultas peternakan dan pertanian yang saat ini ada di beberapa universitas negeri atau swasta di Surabaya, Bangkalan, Malang, Pasuruan, Banyuwangi dan Jember.

e. Sehubungan dengan kondisi iklim yang makin tak bersahabat, maka kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi benar-benar melaporkan dan mendesak agar Inpres Nomor 5 tahun 2011 tentang ganti-rugi kepada petani yang sawahnya gagal panen karena bencana iklim sebesar Rp 3,7 juta per hektar segera terealisasi. Data terakhir yang kami miliki, per akhir September 2011, secara nasional yang tersalurkan baru 23 persen dari alokasi total sebesar Rp 374 milyar. Belum terealisasinya ganti-rugi sebagaimana janji Inpres akan menyebabkan petani semakin terpuruk dan juga akan mengurangi ketersediaan bahan pangan di Jawa Timur.


2. Bidang Koperasi dan UMKM

a. Kami mengapresiasi bahwa sampai dengan Agustus 2011, Klinik UMKM telah berhasil memfasilitasi pengaksesan KUR untuk 103 UMKM. Namun, jumlah ini terlalu sedikit dibanding total UMKM yang mencapai 4,2 juta usaha. Tidak sebanding pula dengan beaya kegiatan klinik UMKM. Oleh karenanya, kami mendesak agar ada metode dan inovasi baru dalam memberikan layanan sehingga klinik UMKM dapat menjadi solusi efektif dan melayani lebih banyak pelaku UMKM.

b. Kami menyambut baik bahwa dari 10.077 koperasi dan unit simpan pinjam, 13,6 % diantaranya sudah terbebas dari praktik bank tithil atau rentenir. Namun ini berarti sebagian besar koperasi simpan pinjam masih terjerat dalam praktik buruk ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kami mendesak agar usaha pengendalian oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKSP) benar-benar diperhatikan dan diberi prioritas.

c. Dari 3.750 koperasi wanita yang ditumbuhkan dalam perubahan APBD 2009, ternyata masih ada 30 % atau 1.113 kopwan yang kurang baik. Ini perlu mendapat perhatian dan pendampingan serius dari Dinas Koperasi dan UMKM. Jangan sampai kopwan yang kurang baik tersebut terpusat ada ada di daerah kantong kemiskinan. Pemberian dana hibah Rp 25 juta bagi kopwan berkinerja sangat baik dan baik tersebut bisa makin menambah kesenjangan antar wilayah. Oleh karenanya diperlukan inovasi dan terobosan baru kepada 30 % kopwan yang hasil evaluasinya kurang baik tersebut.

3. Bidang Pendidikan

a. Kami tetap mendorong agar alokasi anggaran pendidikan bisa mencapai 20% dari APBD. Namun jumlah ini diperoleh bukan dengan mengurangi alokasi prioritas lain seperti kesehatan, pertanian, infrastruktur dan UMKM. Melainkan dengan mengurangi dan mengefisienkan program yang kemanfaatannya ditujukan kepada PNS itu sendiri. Selanjutnya, kami meminta agar alokasi tersebut digunakan untuk mendukung peralatan laboratorium dan ketrampilan para pengajarnya SMK-SMK di daerah. Antara lain SMK Pertanian Lahan Kering, SMK Perikanan, SMK Otomotif dan SMK Teknologi Informasi.

b. Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi benar-benar mengawasi dan mengontrol agar dana BOS dan tunjangan bagi para pendidik benar-benar dapat sampai sasaran tepat waktu dan tanpa ada potongan atau pungutan liar sedikit pun.

4. Bidang Infrastruktrur

a. Sampai saat ini, dari 1.760 km jalan provinsi, ternyata 60 persennya telah melampaui umur dan mengalami penurunan fungsi atau rusak. Untuk mencegah makin cepatnya kerusakan itu, maka kami mendesak adanya evaluasi Perda nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Barang. Pada praktiknya, masih banyak muatan yang kelebihan muatannya bahkan mencapai 200 persen. Aturan pasal 11 ayat (2) Perda yang memerintahkan penurunan barang di jembatan timbang ketika kelebihan muatannya di atas 30 persen itu ternyata sangat sulit diterapkan. Padahal, dengan kelebihan muatan 20 persen saja, maka umur jalan akan menyusut tinggal seperempatnya dan beaya investasi jalan membengkak 15 kali lipat.

b. Kami mendorong agar prioritas perbaikan dan peningkatan jalan harus diarahkan pada jalan koneksi antara produsen dan pasar. Perbaikan jalan koneksi ini merupakan salah satu kunci mengatasi kesenjangan antar wilayah.

c. Kami juga meminta Pemerintah Provinsi terus mendesak Pemerintah Pusat agar meningkatkan alokasi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) melalui APBN. Kami menilai capaian pengaspalan yang baru 12 persen atau 72 km ini sangatlah lambat. Padahal, keberadaan JLS ini akan membuat perekonomian di sisi selatan akan meningkat dan mengurangi disparitas antar wilayah. Pada gilirannya, JLS juga akan membuat keuntungan yang dinikmati para petani semakin tinggi karena tidak termakan oleh beaya transportasi.

5. Bidang Birokrasi dan Pelayanan Publik

a. Kami meminta agar dalam implementasi APBD, selaku dilakukan penghematan dan efisiensi pada setiap SKPD, khususnya belanja yang sasarannya adalah PNS itu sendiri. Pada perubahan APBD 2011, anggaran belanja pegawai yang dihemat mencapai Rp 29 milyar. Pada tahun 2012, kami minta lebih besar lagi.

b. Khusus mengenai lembaga Bakorwil, kami meminta agar lembaga ini diberi kewenangan tertentu, seperti penerbitan ijin di wilayah kerjanya. Dengan demikian, masyarakat daerah yang akan mengurus perizinan, tidak perlu semuanya harus ke Surabaya. Cukup ke Bakorwil setempat. Pemberian kewenangan perizinan ini akan menghemat beaya transportasi masyarakat dan memotong jarak birokrasi. Kewenangan lain yang bisa dimiliki Bakorwil, misalnya adalah melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

D. Pembiayaan Daerah dan Dana Cadangan

Pada pembiayaan daerah ini, kami mendukung adanya tambahan penyertaan modal, baik kepada Bank Jatim maupun BPR Jatim. Untuk Bank Jatim, kami mengingatkan agar pada RUPS mendatang, Pemerintah Provinsi konsisten dengan benar-benar melakukan pengalihan sebagian dana cadangan Bank Jatim menjadi penyertaan modal. Ini penting agar persentase saham Pemerintah Provinsi tetap maksimal, sehingga devidennya juga akan benar-benar kembali ke rakyat Jawa Timur. Sedangkan untuk BPR Jatim, kami meminta agar nantinya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kredit kepada UMKM.

Terkait dengan Dana Cadangan untuk Pemilihan Gubernur tahun 2013, kami menyambut baik perbaikan mekanisme pemindahbukuan. Ini penting untuk mengantisipasi jika ada perubahan Undang-undang terkait perubahan model Pemilihan Gubernur. Kami juga menyetujui bahwa jumlahnya mengikuti RAPBD yaitu sebesar Rp 50 milyar untuk APBD 2012.


Sidang Dewan yang Tehormat,

Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan dengan ini dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2012 dan Raperda Dana Cadangan untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
M E R D E K A !!!



Surabaya, 10 November 2011
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,


Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL