*** Pemilu 2014 Belum Siap *** Perkuat Sektor Parlemen Agar Pemerintahan Efektif *** Pembekalan Caleg Berlanjut ke Dapil *** Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan ***
Pandangan Fraksi

Rabu, 27 Juni 2012
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERAURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011
Juru Bicara : Dra. Sumiati, MM
Tanggal : Kamis, 28 Juni 2012

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarohkatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;
Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Anggota Dewan yang saya cintai;
Yth. Sdr. Wartawan, Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pertanggung jawaban Gubernur Jawa Timur atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011


Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir, izinkan kami menyampaikan keprihatinan kami terhadap beberapa masalah aktual di Jawa Timur.

Pertama kami meminta perhatian Sdr. Gubernur terhadap warga kepulauan di daerah Sumenep. Sudah beberapa waktu terakhir ini, warga kepulauan terkendala oleh masalah transportasi laut.

Padahal transportasi laut merupakan "jembatan ekonomi" warga kepulauan dengan pulau induk di ibukota kabupaten. Banyak warga yang terlantar karena minimnya kapal perintis yang beroperasi. Hal itu menyebabkan harga kebutuhan, terutama sembako mulai naik. Jika hal ini tidak dicarikan solusi jangka panjangnya, maka kesenjangan ekonomi antara wilayah daratan dan kepulauan akan semakin parah.

Kedua, kami juga meminta perhatian terhadap masa liburan sekolah akhir tahun ajaran ini. Perlu ada peningkatan kewaspadaan terhadap jalur dan angkutan transportasi yang digunakan. Perlu juga adanya pemantauan tempat obyek wisata yang menjadi tujuan para siswa. Jangan sampai ada insiden kecelakaan yang menimpa rombongan siswa di masa liburan sekolah ini.

Ketiga, kami menghimbau agar ada pemantauan dari Pemerintah Provinsi terhadap penerimaan siswa atau peserta didik baru. Jangan sampai ada pungutan liar terhadap orang tua murid.Jangan pula ada siswa yang gagal melanjutkan sekolah karena kesulitan biaya. Jika kita telah bertekad meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur ini, maka mutlak harus ada perbaikan kualitas pendidikan dan lama bersekolah.Saat ini rerata lama sekolah di Jawa Timur masih 8,1 tahun. Artinya, tidak sampai lulus SMP. Padahal undang-undang Sisdiknas nyata-nyata mengamanatkan wajib belajar selama 9 tahun.

Yang terakhir, kami juga menghimbau adanya pemantauan terhadap aktivitas penambangan pasir di perairan Surabaya yang akan dipakai untuk reklamasi Pelabuhan Kali Lamong. Kami mendukung langkah penghentian sementara aktivitas penambangan pasir yang telah dilakukan baru-baru ini. Penambangan pasir untuk pembuatan pelabuhan tidak boleh mengorbankan para nelayan. Penyedotan pasir yang dilakukan di daerah tangkapan ikan para nelayan sangat bertentangan dengan pasal 35 huruf (i) Undang Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sekali lagi, kami mengapresiasi kinerja Gubernur mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Ini prestasi yang perlu dipertahanan. Walau sebenarnya opini WTP tidak berarti bebas dari kekurangan dan kesalahan, termasuk ke-jumbuh-an birokrasi dalam melaksanakan program dan kinerja tahun anggaran 2011.Secara umum, catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih sama seperti tahun kemarin.

Setidaknya dalam hal Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masih terdapat 17 (tujuh belas) saran BPK kepada Gubernur agar "memerintahkan" pejabat eselon II untuk memperbaiki manajemen cash-flow. Serta 14 catatan dalam hal pengedalian internal.Seluruh catatan BPK tersebut juga menjadi catatan kami dalam Pemandangan Umum Fraksi, dan telah dijawab oleh Sdr. Gubernur dengan kesan keterusterangan. Karena itu kami sampaikan berterima kasih atas keterangan dan jawaban dari Sdr. Gubernur, atas semua yang kami tanyakan, baik pada pandangan umum Fraksi maupun dalam persidangan di Komisi dan Badan Anggaran.

Kami sepakat dengan Badan Anggaran, bahwa seluruh temuan BPK yang tercantum LHP wajib untuk direspons secara sungguh-sungguh. Kesungguhan respons tersebut sangat penting, mengingat kesalahan serupa masih tetap terjadi setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua hal penting yang memerlukan perubahan dalam peng-administrasian. Yakni, tentang kebijakan metode akuntansi dan pengendalian intern, serta aset daerah. Kiranya perlu untuk dipertimbangkan perlunya institusi tersendiri khusus untuk mengelola asset daerah. Di daerah provinsi lain, diantaranya di DKI Jakarta terdapat organisasi satuan kerja setingkat Badan, khusus pengelolaan asset.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kami untuk dijadikan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini meliputi hal kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset,tentang manajemen cash flow, masalah aset kekayaan daerah, dan piutang pajak.Beberapa catatan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut:

Pertama, tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset

Kami tetap mendorong Pemerintah Provinsi agar segera menetapkan kriteria dan metode penyusutan aset, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perlu kami ingatkan, bahwa Pemerintah saat ini telah menggunakan system akuntansi accrual, sehingga pencatatan aset biasa berimbang seketika.Hal ini penting, mengingat jumlah barang milik Pemerintah Daerah mencapai lebih dari 600 ribu satuan barang. Urgensi pencatatan secara tepat sangat diperlukan mengingat setiap satuan barang memerlukan kajian yang mendalam mengenai umur teknis dan nilai residunya.

Kedua, tentang Manajemen Cash Flow.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur, bahwa masih terjadi kendala, berupa kelambatan penyelesaian dan penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan persyaratan administrasi pada akhir tahun. Ini menyebabkan terjadinya penyetoran sisa uang kembali yang melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal yang ditetapkan.

Kami meminta agar hal ini tidak terulang lagi pada tahun 2012. Untuk itu kami rekomendasikan untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan mekanisme serta peningkatan kapasitas staf pelaksana dalam hal penata usahaan keuangan. Pemberlakukan reward dan punishment secara tegas juga perlu dilakukan.

Ketiga, tentang Aset Kekayaan Daerah

Sampai dengan akhir Mei 2012, tanah matang yang terdiri dari tanah perkantoran, perumahan dan pertanian yang belum bersertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada sejumlah 695 bidang. Kami rekomendasikan agar upaya sertifikasi tanah matang ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Demikian pula dengan tanah jalan dan saluran sebagaimana pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2010 berjumlah 1.180 bidang. Perlu ada percepatan proses. Dengan demikian, semakin lama, jumlah yang tidak bersertifikat akan semakin sedikit.

Kami juga meminta agar 12 bidang aset tanah dan bangunan yang digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Instansi Pusat tanpa perikatan, dapat segera diselesaikan. Khususnya terhadap 5 bidang yang ada di Kabupaten Mojokerto, Tuban dan Surabaya yang sampai saat ini masih baru pada tahap koordinasi dan pendekatan. Perlu ada kerja keras, khususnya oleh Tim Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi agar masalah ini bisa segera terselesaikan.

Keempat,tentang Piutang Pajak

Terkait dengan piutang pajak per 31 Desember 2011 masih sangat besar, yakni mencapai Rp 1,12 trilyun lebih.Sehubungan dengan piutang pajak ini kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melakukan upaya yang lebih intensif. Piutang pajak yang sedemikian besar ini terdiri dari piutang PKB, BBNKB, P3ABT dan P3AP. Intensifikasi ini perlu mendapat perhatian khusus, karena 40 persen belanja Dinas Pendapatan adalah untuk insentif pungutan pajak. Total intensif pungutan mencapai Rp 202 milyar lebih. Harus ada upaya inovatif dan progresif untuk menekan tunggakan pajak. Perlu juga upaya punishment pada aparatur jika tunggakan ini tidak juga mengecil.

Sedangkan pada sisi wajib pajak perlu diberikan semacam insentif.Selama ini kebijakan insentif berupa keringanan ataupun penghapusan denda, nyata-nyata dapat memperkecil piutang pajak.
Meski demikian, kami juga mengingatkan agar upaya penagihan pajak ini ditujukan terutama pada kelompok menengah ke atas terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat kecil dikejar-kejarpenagihan, sedangkan kelas menengah ke atas justru terkesan didiamkan. Ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Sidang Dewan yang Tehormat,

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Pendapat Akhir ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.


M E R D E K A !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,


Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL