Notice: Use of undefined constant mod - assumed 'mod' in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/v03/index.php on line 8 Fraksi Partai
*** Jokowi-JK adalah kita *** Jokowi: Saya Haji, Bapak, Ibu, dan Adik Saya Juga Haji *** Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla *** Ir. H. Joko Widodo ***
Pandangan Fraksi

Kamis, 21 April 2011
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010

Juru Bicara : SYAHRI MULYO, SE
Hari / Tanggal : KAMIS, 21 APRIL 2011

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarohkatuh,
Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!


Sidang Dewan Yang Terhormat,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rachmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara Jawaban Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2010

Sebelum mengawali pembahasan LKPJ akhir tahun 2010, terlebih dahulu Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rasa bangga dan bahagia untuk para perempuan muda, para generasi penerus Kartini. Secara istimewa, kami sampaikan SELAMAT khusus kepada ibu-ibu muda para anggota DPRD Propinsi Jawa Timur. Semoga ke depan akan semakin banyak ibu-ibu muda yang menjadi anggota DPRD, seiring dengan terealisasinya cita-cita ibu kita Kartini. Dengan jargon filosofis HABIS GELAP TERBITLAH TERANG, bersama-sama kita junjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Ini sebagaimana yang agama ajarkan untuk memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada perempuan. Kita semua berharap para Kartini muda dapat bekerja dan berprofesi di segala bidang tanpa meninggalkan kodrat dan adat.

Selanjutnya, sebelum membahas substansi, kami juga ingin mengingatkan, bahwa masyarakat secara nasional dan Jawa Timur khususnya, menghadapi beberapa permasalahan kehidupan yang serius dan menguras pemikiran serta harta. Pertama, tentang wabah ulat bulu. Kembali kami mengingatkan tentang fenomena wabah yang terjadi secara massif di 14 kabupaten/kota se-Jawa Timur dan 8 provinsi di Indonesia. Meski wabah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tetap menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dalam hal kesehatan, yang ditimbulkan adalah rasa was-was, kegelian dan ketakutan, serta gangguan rasa gatal.

Andai fenomena merupakan teguran dari Allah SWT, kita patut bersyukur dan semoga tidak disusul dengan teguran yang lebih keras. Kita secara individu-individu diharapkan lebih mawas diri dan meningkatkan kesalehan termasuk dalam hal kesalehan sosial. Diantara kesalehan itu bisa berupa menjaga harmonisasi kehidupan dengan alam serta meningkatkan kinerja lebih profesional.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam pandangan akhir fraksi beberapa waktu lalu, kami menyarankan agar Pemerintah Provinsi memaksimalkan hama predator alami dan bekerja sama dengan fakultas pertanian perguruan tinggi di Jawa Timur. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.


Permasalahan kedua, tentang kinerja Dinas Pendidikan di kabupeten/kota yang menahan pencairan dana BOS dan Bopda. Kinerja tidak professional ini telah sampai pula kepada Kementerian Pendidikan. Karenanya Menteri Pendidikan memberikan warning, akan menjatuhkan sanksi dengan menahan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah adanya ancaman keras itu, barulah diupayakan pencairan. Berdasarkan catatan, terdapat 21 pemerintah kabupaten/kota yang menahan dana BOS dari APBN serta menahan Bopda dari APBD setempat. Alasannya, pihak sekolah belum sempurna membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdahulu. Alasan tersebut merupakan reasoning yang dibangun untuk menutupi kenakalan Dinas Pendidikan.

Dana BOS maupun Bopda, merupakan hak sekolah, yang disalurkan melalui Dinas terkait. Dan tupoksi Dinas Pendidikan hanyalah pusaran lalu-lintas. Sehingga, Dinas tidak berhak menahan pencairan dana BOS. Perbincangan BOS dan Bopda kali ini bersamaan waktu dengan persiapan pelaksanaan ujian nasional (Unas), sehingga sangat menyita fokus perhatian sekolah. Sebagaimana persiapan Unas tahun lalu, sekolah-sekolah menyelenggaraan try-out untuk meningkatkan kesiapan anak didik. Pada pelaksanaan reses Jasmas akhir Maret lalu, keluhan sekolah juga disampaikan kepada kami. Sehubungan dengan hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan memberi saran, sebagai berikut:
1. Jika terdapat sekolah yang tidak dapat membuat SPJ seharusnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota memberi contoh lembaran format isian SPJ dan atau di-supervisi.
2. Penyelenggaraan Raker Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang diikuti oleh sekolah-sekolah (SD hingga SLTA) untuk pencairan BOS dan Bopda.
3. Jika tetap tak ditemukan pemecahan masalah, maka DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan hak angket BOS dan Bopda.
Kami minta tanggapan dan jawaban Sdr. Gubernur, tentang permasalahan penahanan BOS dan Bopda ini.


Sebelum memasuki materi, kami terlebih dahulu mengapresiasi kinerja Gubernur beserta jajarannya pada tahun 2010, sehingga dari lima indikator kinerja utama, empat diantaranya telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RPJMD. Meskipun sebenarnya, fraksi kami tetap berpendapat bahwa RPJMD ini seharusnya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Ini mengacu pada pasal 150 ayat (3) huruf (e) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kami juga mengapresiasi percepatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun 2010 ini.

Dibanding LKPJ tahun 2009, LKPJ tahun 2010 dapat dihadirkan sebulan lebih awal. Ke depannya, saat LKPJ tahun 2011, kami harapkan dapat dihadirkan sebulan lebih awal lagi. Ini agar sesuai dengan amanat perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat (1) memberikan deadline --meminjam istilah wartawan-- paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun berjalan. Tentu sangat tidak baik, apabila Badan Musyawarah DPRD terus menerus memberi toleransi yang menyimpang dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yang mengatur kewajiban Gubernur.

Mencermati LKPJ Gubernur terhadap kinerja 2010, sungguh memerlukan pengkajian seksama. Hal ini disebabkan LKPJ tahun ini juga memulai babak baru, disusun secara mapping menyertakan pengenalan dengan 5 cara, serta upaya pemecahan masalah. Metodologi penyusunan LKPJ ini menyebabkan Nota LKPJ dan buku laporan serta lampirannya semakin tebal, lebih dari 1000 (seribu) halaman. Kecermatan membaca LKPJ harus pula diiringi dengan kewaspadaan, karena sangat banyak kesalahan. Di luar daftar ralat yang ditulis di bagian terdepan, kesalahan ketik masih sangat banyak. Bahkan kesalahan ketik juga terdapat di halaman tambahan. Jika tidak hati-hati, angka-angka salah ketik bisa menjerumuskan analisis.

Kami minta keseriusan tim penyusun LKPJ, agar bekerja lebih professional dan terukur dengan kompetensi dan kapasitas jam kerja. LKPJ Gubernur merupakan potret resmi kinerja pemerintahan provinsi. Sehingga banyaknya kesalahan data menunjukkan buruknya kinerja. Pada sisi lain Kami mencatat bahwa tingkat kesejahteraan staf pemerintah provinsi Jawa Timur telah sangat memadai. Bahkan yang tertinggi dibanding daerah lain di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah, karena banyaknya salah data menyebabkan LKPJ dikembalikan kepada Gubernur Bibit Walujo.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Jawa Timur memiliki kondisi dan situasi yang khas, spesifik sebagaimana telah kita antisipasi bersama dalam RPJMD serta dalam APBD 2010 lalu disusul P-APBD. Tidak salah apabila Sdr. Gubernur mengusung tema “APBD Untuk Rakyat.” Yakni fokus pada tekad mewujudkan kemakmuran bersama wong cilik. Kita semua berharap, visi dan misi tersebut bukan cuma retorika ke-APBD-an, melainkan benar-benar terwujud dalam operasional program-program pembangunan berpusat pada rakyat (people centered), pro-poor, memihak kepada yang miskin.

Selaras dengan visi, misi tersebut dan mengingat kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD tentang Kebijakan Umum serta tentang PPAS, maka kami menghimbau kepada Sdr. Gubernur untuk tetap fokus dan jernih dalam menyempurnakan LKPJ ini. Yakni setelah beberapa tanggapan dan pertanyaan serta data pembanding berdasarkan fakta di lapangan yang ditemukan oleh para anggota dewan yang terhormat. Kami mengharap Sdr. Gubernur tidak terjebak oleh data-data demi menyempurnakan simbol-simbol keberhasilan.

Kita semua telah mencermati, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah saat ini pada tingkat rendah. Hal itu disebabkan gejala sikap "narsis," menganggap diri berhasil baik. Pemerintah selalu menyatakan keberhasilan kinerjanya dengan nilai-nilai statistik. Padahal kenyataan di lapangan masih sangat banyak ditemukan kegagalan dan kekurangan. Sangat menyedihkan apabila pemerintah dinilai telah berbohong kepada rakyatnya. Secara logika hal itu wajar. Karena semestinya pemerintah tidak perlu dan tidak berhak menilai dirinya sendiri. Hak untuk menilai pemerintah adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah, dalam hal ini masyarakat yang menjadi obyek program pemerintah.



Sidang Dewan yang Terhormat,

Secara keseluruhan pandangan umum Fraksi kami terhadap LKPJ 2010 oleh Gubernur ini kami klasifikasikan menjadi 2 bagian besar. Yakni pertama, tentang indikator Kinerja Utama, kedua tentang kinerja SKPD
Pertama, tentang Kinerja Indikator Utama:

Saudara Gubernur memulai LKPJ dengan menyebutkan lima indikator kinerja utama. Ada empat indikator yang telah memenuhi target, yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, persentase pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia. Sedangkan satu indikator yang belum terpenuhi adalah indeks disparitas wilayah. Kami akan membahas kelima indikator ini satu per satu

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sdr. Gubernur memulai penjelasan indikator kinerja utama tentang tingkat pengangguran terbuka. Data yang dipakai adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sebesar 4,25%. Meskipun pengangguran menurun, namun sesuai data BPS, jumlah penduduk yang bekerja justru menurun dari 19,612 juta orang (bulan Februari 2010) menjadi 18,698 juta orang (bulan Agustus 2010). Sehingga, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak hampir 1 juta orang. Ini tentu mencemaskan kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Kami juga menilai bahwa penurunan jumlah pengangguran hingga menjadi 4,25% ini bukanlah prestasi Pemerintah Provinsi. Angka itu diperoleh dari penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibanding penurunan persentase jumlah yang bekerja. Jumlah angkatan kerja menurun sebesar 4% atau sebanyak 811 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah yang bekerja menurun hanya 3,1%. Walau sebenarnya penurunan jumlah angkatan kerja ini terasa janggal. Sebab sesuai LKPJ, terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 0,75% per-tahun. Artinya, jumlah angkatan kerja pun juga akan meningkat setiap tahunnya. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Permasalahan lainnya adalah terjadinya defisit perdagangan sebagai ekses pelaksanaan ACFTA. Saat ini defisit perdagangan nasional telah mencapai 7 milyar dollar Amerika, atau sekitar Rp 60-an trilyun. Terdapat enam komoditas utama yang menyebabkan defisit tersebut, yang seluruhnya menjadi andalan kinerja Usaha Kecil dan Mikro di Jawa Timur. Keenam komoditas itu adalah, tekstil, garmen, hasil pertanian, makan-minuman, furnitur, dan mainan anak. Dengan demikian pelaksanaan ACFTA yang baru berjalan 15 bulan saja, sudah menjadi ancaman serius perekonomian nasional dan Jawa Timur. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka usaha kecil dan mikro akan segera gulung tikar, dan secara langsung akan menambah pengangguran. Di Jawa Timur sendiri, pada tahun 2010, dilaporkan bahwa ekses perdagangan ACFTA telah menyebabkan defisit perdagangan Jawa Timur dengan China untuk non-migas mencapai 1,2 milyar dolar Amerika, atau sekitar Rp 10,64 trilyun. Ini berarti melebihi besaran P-APBD tahun 2010 yang sebesar Rp 10,51 trilyun.

Pertanian Jawa Timur sebagai mata nafkah mayoritas penduduk ternyata juga tidak akan mampu bersaing di era ACFTA. Selain kehilangan kesempatan ekspor, juga akan kehilangan daya saing di dalam negeri sendiri. Sudah terbukti beberapa bulan lalu, produk pertanian berupa sayur dan rempah-rempah, kalah bersaing di pasaran lokal. Pasar-pasar tradisional pun sudah dibanjiri cabe China. Ini ironis. Jika dibiarkan, petani pun akan terdesak dan akhirnya menjadi pengganguran baru.Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

B. Persentase Penduduk Miskin

Dalam hal data kemiskinan, Gubernur menggunakan standard garis kemiskinan atau kebutuhan fisik minimum BPS. Standard ini sendiri berpatokan pada standar kalori makanan dan minuman seperti senyawa kimia. Kami minta penjelasan, dasar penyusunan kebutuhan pengeluaran untuk makan dan minum penduduk miskin hanya sebesar 199 ribu 327 rupiah per-bulan. Ini berarti hanya Rp 6.645,- per-hari per-orang. Nilai tersebut masih dibawah harga dua paket nasi bungkus yang paling murah, sebesar Rp 3.500,- per-bungkus. Angka ini sangat menjerumuskan. Karena penduduk miskin seolah tidak boleh makan 2 kali sehari. Apakah standard ini layak digunakan? Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Mematok pengeluaran kebutuhan penduduk miskin seharusnya tetap pada standar kebiasaan yang manusiawi dan faktual. Yakni, dengan makan 3 kali sehari walau dengan harga yang paling murah. Sebagaimana contoh di atas, kebutuhan makan-minum penduduk miskin seharusnya dituliskan sebesar Rp 10.500,- per-hari atau Rp 315 ribu perbulan. Padahal ini pun belum memasukkan kebutuhan hidup lain seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Kami minta penjelasan, seberapa besar angka kemiskinan, apabila menggunakan nilai pengeluaran sebesar Rp 315 ribu per-bulan? Dengan penjelasan itu nantinya, kita dapat mengetahui lebih riil, bahwa sesungguhnya masih sangat banyak penduduk miskin yang menjadi tanggungjawab kita bersama. Termasuk program brilian JALINKESRA yang digagas oleh Sdr. Gubernur tentunya akan memiliki lebih banyak klien.
Kami mengapresiasi program JALINKESRA yang menurut laporan Sdr. Gubernur telah berhasil mengurangi penduduk miskin hampir sebanyak 500 ribu jiwa dalam setahun. Sekaligus juga patut direkomendasi untuk ditingkatkan. Karena jumlah penduduk yang terkategori miskin menjadi semakin banyak. Penduduk miskin, wong cilik yang selalu dipikirkan oleh Sdr. Gubernur, juga memiliki hak untuk tidak bertambah miskin.

Namun apabila dicermati seksama, terdapat standar ganda dalam penghitungan jumlah orang miskin. Pada program Jalinkesra yang digunakan adalah data PPLS 08, BPS yang menggunakan standar kebutuhan hidup minimum (KHM). Sehingga menghasilkan angka 3 juta 80 ribu rumahtangga miskin. Jika dikalikan dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga (3,57 sesuai hasil Susenas BPS), maka dihasilkan angka 10 juta 995 ribu jiwa. Terdapat selisih sebanyak 4 juta 972 ribu jiwa lebih banyak dibanding dengan data orang miskin berdasarkan garis kemiskinan sebagaimana dalam LKPJ ini. Kami mohon penjelasan, mana sebenarnya jumlah penduduk miskin yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi: data RTSM berdasarkan PPLS 08 atau garis kemiskinan BPS. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

C. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Kita bersyukur dan mengapresiasi, apabila benar pertumbuhan ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan) di Jawa Timur tumbuh sebesar 6,67%. Ini lebih tinggi dibanding dengan tahun 2009 yang sebesar 5,01% dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 6,10%.

Namun sayangnya, sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah justru adalah sektor pertanian yaitu hanya 2,13%. Padahal di sektor inilah yang menjadi tempat bekerja 37.476.011 warga Jawa Timur atau 42,46% dari jumlah penduduk. Artinya, persentase terbesar yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini bukanlah para petani yang adalah mayoritas di Provinsi Jawa Timur. Ini akan menambah kesenjangan sosial.

Padahal, sebagaimana sering kami sampaikan, kesejahteraan petani di Jawa Timur adalah yang terburuk dari antara semua Provinsi di pulau Jawa ini. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Membesarnya ketimpangan sosial ini juga terkonfirmasi dari meningkatnya indeks gini. Koefisien indeks ini naik 0,02 poin dari 0,29 di tahun 2009 menjadi 0,31 di tahun 2010. Ini mencerminkan ketimpangan sosial yang makin besar. Disparitas antara si kaya dan si miskin makin membesar di provinsi ini. Ini tentunya bertentangan dengan semangat pro-poor yang dicanangkan Sdr. Gubernur di awal kepemimpinannya. Ini juga tidak sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kesejahteraan sosial buat sebagian kalangan saja. Jadi, yang kita impikan adalah pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pemerataan. Bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Kenyataan membesarnya ketimpangan di Jawa Timur ini juga dikuatkan oleh laporan Bank Dunia yang dilansir dalam LKPJ ini. Ternyata 40% masyarakat kelas bawah pada tahun 2010 baru mendapat "kue" perekonomian sebesar 19,73%. Ini mengalami penurunan 0,13% dibanding tahun 2009. Sedangkan kalangan the haves (yaitu 20% kelas atas), menikmati 41,81% "kue" perekonomian. Bank Dunia sendiri, dengan bahasa sosial ekonomi telah memberikan warning tentang laju pertumbuhan ekonomi yang berakhir sia-sia tak berguna. Yakni, laju pertumbuhan yang tidak diikuti oleh meningkatnya daya beli masyarakat mayoritas.

Pertumbuhan itu juga merupakan sumbangan dari menguatnya sektor riil dan usaha mikro, kecil menengah. Namun pada sisi lain kita melihat nyata-nyata bahwa Jawa Timur juga ter-dampak anomali cuaca. Kondisi yang menyebabkan kerugian tersebut masih ditambah dengan derasnya komoditas impor berbagai komoditas dari China, ekses ACFTA. Kami mohon penjelasan, apakah angka pertumbuhan itu sudah dikalkulasi dengan pengerutan ekonomi akibat anomali cuaca? Ataukah pertumbuhan ekonomi tersebut hanya sumbangan dari industri skala besar dan menengah yang ada di Jawa Timur? Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Dugaan bahwa pertumbuhan ini tidak dinikmati kelompok masyarakat kecil ini tercermin dari persentase penyaluran kredit. Untuk industri mikro, kecil dan menengah selama tahun 2010 mendapat kucuran Rp 89,9 trilyun atau 58,08% dari total kredit perbankan. Kredit itu dinikmati oleh kalangan usaha skala menengah. Kita bisa bandingkan dengan kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat kecil yang hanya sebesar 2 trilyun 450 milyar rupiah. KUR seukuran itu untuk 207 ribu 896 debitur. Setiap pengutang KUR memperoleh rata-rata kurang dari Rp 57 juta. Persentase KUR ini hanyalah 1,58% dari total kredit perbankan. Angka ini bahkan masih jauh dari persentase zakat yang sebesar 2,5%. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan peningkatan Kredit Usaha Rakyat, setidaknya mencapai 2,5% atau senilai 3 trilyun 876 milyar 582 juta rupiah. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

Aksesibilitas golongan ekonomi terbawah yang meliputi 20% dari jumlah penduduk Jawa Timur ini wajib terus ditingkatkan. Hal itu sangat penting untuk menumbuhkan keadilan ekonomi dan mempersempit gap yang bisa berujung pada kecemburuan sosial. Berdasarkan pengalaman, golongan ekonomi bawah dan terbawah merupakan penopang utama perekonomian Jawa Timur (dan nasional). Pada saat perusahan skala besar, menengah dan kelimpungan diterjang resesi, justru usaha kecil dan mikro serta gurem menjadi penyelamat perekonomian.

Sulitnya permodalan bagi kelompok pengusaha kecil ini memang harus segera diatasi. Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang meningkatkan jumlah Kopwan dan mendirikan BUMD Jamkrida untuk mengatasi hal ini. Sesuai laporan, telah disampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 8.506 koperasi wanita atau 1 desa 1 kopwan. Dilaporkan pula bahwa pada gelombang pertama, telah terjadi pengembangan modal dari rata-rata Rp 25 juta per Kopwan menjadi rata-rata Rp 42 juta.

Namun kami ingin mengetahui, sejauh mana efektivitas kopwan ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Mengingat ada kecenderungan bahwa sebagian pinjaman ini justru tidak digunakan untuk kegiatan produktif, melainkan pembelian barang-barang konsumtif. Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Kami juga ingin menanyakan sejauh mana keberhasilan pemberian kredit lunak kepada para pengusaha kecil tanpa agunan oleh Pemprov Jatim. Ini penting karena kami melihat bahwa di lapangan masih banyak pengusaha kecil yang belum tahu perihal kredit model ini. Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Pada akhirnya kami juga menyoroti masalah realisasi investasi khususnya PMDN. Realisasi PMDN tahun 2010 hanya sebesar Rp 9,59 trilyun atau 23% nya saja. Padahal rencana yang telah disetujui sebesar Rp 41 trilyun. Dengan kecilnya realisasi tersebut, juga berdampak pada pupusnya kesempatan kerja sebanyak 46 ribu lebih lapangan kerja baru. Kami mohon penjelasan khususnya terkait kinerja Badan Penanaman Modal ini.



D. Indeks Disparitas Wilayah

Indeks disparitas wilayah dilaporkan telah membaik yaitu menurun dari 115,85 di tahun 2009 menjadi 115,14 di tahun 2010. Namun ini adalah satu-satunya indikator kinerja utama yang belum mencapai target RPJMD tahun 2010 yang nilai maksimalnya dipatok pada angka 115,10.

Kegagalan pencapaian target indeks disparitas wilayah tersebut sebenarnya menunjukkan adanya masalah kesenjangan yang kompleks di Jawa Timur. Jika sebelumnya telah disampikan mengenai naiknya kesenjangan kelas sosial, kini dilaporkan tentang kegagalan pencapaian target pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Ada daerah-daerah yang terus menerus tertinggal dalam hal pembangunan ekonominya. Dari tahun ke tahun, daerah-daerah ini yang terus mengalami ketertinggalan. Wilayah tapal kuda dan jalur lintas selatan wilayah barat selalu berada di urutan bawah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, kami mengusulkan agar ada semacam terobosan dalam bentuk cluster ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam dan potensi penduduk yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, ada kebijakan afirmatif atau diskriminasi positif yang ditujukan kepada daerah-daerah tersebut. Harus ada perlakukan yang luar biasa untuk mewujudkan keadilan sosial antar wilayah di Jawa Timur ini.

Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.
Penyebaran pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga banyak ditentukan dengan kelancaran transportasi antar wilayah. Semakin lancar pergerakan barang dan orang, maka pergerakan ekonomi juga semakin tinggi. Dari data yang dilaporkan, ternyata pada tahun 2010 ini perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik justru mengalami penurunan sebesar 14, 82% dari 28.840 km menjadi 24.667 km di tahun 2010. Ini berarti panjang jalan yang rusak bertambah 4.174 km. Data ini tentu kontradiksi dengan laporan kinerja Dinas PU Bina Marga yang dari 36 kegiatannya, hampir semua realisasi kinerjanya mencapai 100 %. Apakah ini berarti ada kesalahan di perencanaan atau memang sudah diperkirakan sebelumnya ? Mohon penjelasan Sdr. Gubernur.

Terkait dengan transportasi ini pula, kami juga ingin menanyakan perihal Jalan Lintas Selatan (JLS) dan proyek jalan tol. Dalam laporan disampaikan bahwa kendala utama pembangunan JLS tersebut adalah terbatasnya pembiayaan dan belum keluarnya ijin pinjam pakai kawasan hutan. Yang ingin kami tanyakan adalah sejauh mana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembiayaan dari dana APBN atau dari seumber lainnya. Selain itu juga sejauh mana upaya dispensasi yang telah dilakukan terkait dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan? Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Sedangkan terkait jalan tol, utamanya adalah relokasi jalan tol Gempol-Porong yang rusak karena lumpur Lapindo. Seberapa jauh perkembangan dan persiapan yang telah dicapai hingga saat ini. Ini penting mengingat sebagian daerah tertinggal adalah di wilayah jalur utara sisi selatan Selat Madura yang untuk ke Surabaya harus melalui Porong tersebut. Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Pada bagian terakhir, kami juga menyoroti peran pelabuhan laut sebagai pintu masuk jalur ekspor dan impor di Jawa Timur. Kelancaran perdagangan ini tentunya akan membuat makin mudahnya ekspor baik komoditi pertanian maupun impor bahan baku industri. Oleh karenanya, kami mendorong Gubernur untuk mendesak pemerintah pusat agar hak regulasi maupun hak operasi terhadap pelabuhan laut ada di pemerintah provinsi. Ini penting agar Jawa Timur bisa memiliki pelabuhan internasional sebagai daya dukung utama dalam perdagangan ekspor-impor. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Kami mengapresiasi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Timur dari 71,06 di tahun 2009 menjadi 71,55 di tahun 2010. Ini merupakan indikator keberhasilan yang penting bagi Jawa Timur.

Pada laporan disampaikan bahwa nilai IPM di wilayah tapal kuda relatif rendah karena kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sebagian besar wilayah tapal kuda juga relatif rendah. Menurut laporan ini pula, diduga penyebabnya adalah pengaruh kultur masyarakat di wilayah tersebut serta sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mengingat bahwa masalah ini adalah hal yang klasik, kami ingin menanyakan, langkah-langkah terobosan apa yang telah dilakukan Pemerintah Gubernur beserta jajarannya untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Khusus masalah kesehatan, kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas tingginya jumlah kasus gizi buruk di Jawa Timur. Meski dilaporkan bahwa persentase balita bergizi buruk Jawa Timur telah mengalami penurunan dari 4,33% pada tahun 2009 menjadi sebesar 2,50% pada tahun 2010, namun jumlahnya masih tinggi. Pada tahun 2010 tercatat yang mengalami antara 5.600 hingga 6.800 balita. Dimana dari jumlah ini, 40% disebabkan karena kesalahan pemberian asupan makanan gizi, 28% karena kemiskinan dan 25%nya lagi karena penyakit bawaan. Untuk ini, kami menanyakan langkah strategis apa yang telah dilakukan Dinas terkait untuk mengatasi masalah ini. Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Kedua, adalah tentang kinerja SKPD

Sidang Dewan yang Terhormat,

Kami juga meng-apresiasi beberapa program kinerja SKPD yang menunjukkan keberhasilan. Kinerja sebagian SKPD telah menunjukkan keberhasilan berdasarkan statistik. Misalnya adalah sektor-sektor di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,55. Angka ini sudah di atas target MDGs (Millennium Develompment Goals). Tiga indikator IPM terdiri dari angka melek huruf umur 15 tahun ke atas yang mencapai 88,02%; angka usia harapan hidup sebesar 69,15 tahun dan indeks daya beli yang ada di level 65,42.

A. Bidang Pendidikan:

Andai pemerintah propinsi bersemangat untuk memenuhi UUD pasal 31 ayat (4) tentang biaya pendidikan 20%, derajat IPM pasti lebih terdongkrak. Dengan kekuatan APBD sebesar Rp 10,506 trilyun, seharusnya anggaran pendidikan sebesar Rp 2,101 trilyun. Namun pada P-APBD 2010, anggaran pendidikan cuma ditarget sebesar 230 milyar 896 juta rupiah.

Anggaran pendidikan dalam P-APBD itu berarti hanya 2,19%. Sangat jauh dari amanat UUD. Bahkan dalam APBD murni (sebelum perubahan), pemprop Jatim hanya menganggarkan sebesar 189 milyar 689 juta rupiah. Ternyata angka APBD murni, nyaris sama dengan realisasi yang dilaporkan dalam LKPJ sebesar 195 milyar 367 juta rupiah. Artinya, tambahan yang diminta sebesar Rp 41 milyar lebih, tetapi yang digunakan hanya Rp 5,5 milyar.

Tambahan yang tidak digunakan maksimal itu bukan upaya penghematan, melainkan kemalasan berinovasi. Konon pula, pada APBD 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan sebesar Rp 1,038 triyun. Bagaimana pula pemakaiannya, apabila 200-an milyar rupiah saja tidak maksimal terserap? Mengapa pula tidak dilakukan penambahan terget kinerja? Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Kami telah mencermati berbagai anggaran lebih yang tedapat di seluruh SKPD. Kelebihan tersebut sebenarnya dapat dimasukkan untuk menyesuaikan anggaran pendidikan sebesar 20%, sebagaimana amanat UUD. Penyesuaian itu sangat penting, mengingat faktor kebodohan dan keterbelakangan merupakan pusat lingkaran permasalahan kesejahteraan rakyat. Meningkatnya anggaran pendidikan, secara langsung akan meningkatkan angka partisipasi murni, sekaligus menekan jumlah putus sekolah untuk anak usia 7-18 tahun. Artinya, wajib belajar 12 tahun di Jawa Timur sudah bisa direalisasi tahun 2010 lalu. Atau setikdanya tahun 2011 ini.
Konsep JALINKESRA juga dapat dititipkan pada program sektor pendidikan. Misalnya dirancang (antisipasi) bantuan khusus untuk orangtua murid keluarga sangat miskin. Antaralain berupa program bantuan angon hewan ternak. Sehingga tidak ada anak putus sekolah dengan alasan turut menyokong perekonomian rumahtangga. Wajar 12 tahun, juga harus didukung program sosialisasi usia pernikahan (anak gadis) setelah berusia 18 tahun melalui jejaring lebih luas.

Berbagai ke-tidak maksimal-an kinerja SKPD itu, sudah bisa diduga akan berujung pada munculnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Untuk tahun 2010, diperkirakan sekitar Rp 2 trilyun. Karena rutinnya SILPA, berbagai analisis akan berujung pada tudingan: bahwa anggaran / biaya rencana program sengaja digelembungkan dari kebutuhan riil. Sehingga akan terkesan pemerintah telah melakukan penghematan dan berhati-hati. Konsep penggelembungan pada tahap rencana, sebenarnya tergolong wajar, manakala program prioritas yang lain telah memenuhi kebutuhan riil. Namun bisa berarti tidak wajar, manakala terdapat suatu program yang terkesan disepelekan, apalagi dengan menyimpangi UUD maupun peraturan perundangan lain. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

B. Bidang Kelompok Pertanian:

Tidak maksimalnya penyerapan anggaran juga tercermin pada kelompok Pertanian dan Pangan. Karena itu kami rekomendasikan revitalisasi reformasi manajemen perencanaan dan realisasi pelaksanaan program, untuk beberapa sektor sebagai berikut:
1. Sektor Pertanian:

Kegiatan pembinaan sarana dan prasarana petani hanya terealisasi 90% dari anggaran sebesar 7 milyar 115 juta rupiah dengan realisasi kinerja sebesar 95%. Padahal masih sangat banyak pengharapan masyarakat yang luput dari jangkauan Pemerintah provinsi. Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sector ini mencapai hampir 100%. Namun kenyataannya NTP tanaman pangan berada di level 94,60 jauh dibawah standar 2007 (NTP=100).

Salah satu yang menurut kami menjadi sumber permasalahan di bidang pertanian adalah kerusakan jaringan irigasi di Jawa Timur. Di laporan tercatat bahwa ada 855,14 km jaringan primer, 9,929,81 km jaringan sekunder dan 533,68 jaringan tersier sehingga totalnya adalah 11.318,64 km. Yang ingin kami ketahui, berapa persen di antaranya yang masih berfungsi dengan baik pada tahun 2010. Ini penting sebagai perencanaan di tahun anggaran mendatang. Mohon jawaban Gubernur.

Terkait dengan cadangan stok pangan dan kesejahteran petani, kami merekomendasikan agar Gubernur mendesak pemerintah pusat (Presiden) untuk menaikkan HPP gabah yang selama selalu dibawah harga pasar. Dengan HPP yang meningkat, Bulog dapat lebih maksimal menyerap hasil panen lebih maksimal. Dengan demikian stok pangan akan lebih aman, karena petani merasa diuntungkan.
Selaras dengan hal tersebut, meskipun saat ini impor beras telah diberhentikan per 31 Maret ini dan impor gula dihentikan pemerintah per 15 April ini, kami merekomendasikan agar Gubernur tetap mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi melakukan impor beras dan gula. Kebijakan impor ini sungguh memukul para petani kita.

2. Sektor Peternakan:

Dari anggaran sebesar 147 milyar 237 juta rupiah untuk 5 program, hanya terealisasi 133 milyar 174 juta rupiah, atau sekitar 90%. Walaupun kegiatan sektor ini terealisasi 100%. Padahal sisa anggaran sebesar 11 milyar 839 juta rupiah semestinya bisa digunakan untuk memperluas cakupan obyek program. Kami merekomendasikan program yang paling substansial berupa pengembangan budidaya ternak dan peningkatan populasi ternak harus dipacu lebih keras. Termasuk di dalamnya melibatkan Loka Penelitian Sapi Potong dan memperbanyak poktan penerima bantuan program.

Dalam rangka pengamanan swasembada daging dan kesejahteraan peternak, kami rekomendasikan agar Gubernur mendesak pemerintah pusat untuk men-stop impor daging sapi dan pemotongan sapi betina produktif. Selama ini kita telah memiliki populasi sebanyak 3,7 juta ekor dan telah surplus daging sebanyak 81 ribu ton pada tahun 2010. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.



3. Sektor Perkebunan:

Khusus untuk sektor perkebunan ini, kami memberikan catatan khusus. Ini terkait dengan indikator NTP sektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat yang paling merosot yaitu dari 100,31 (tahun 2009) menjadi 92,51 (tahun 2010).
Padahal, pada 39 kegiatan yang dilakukan Dinas Perkebunan, kesemua realisasi kinerjanya mencapai 100 %. Namun, di lapangan, ternyata kesejahteraan petani tanaman perkebunan rakyat justru turun drastis. Ini tentunya menjadi tanda tanya besar. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

4. Sektor Kehutanan:

Selain plafon anggarannya kecil, penyerapan sector ini juga tidak maksimal. Karena itu, kami rekomendasikan untuk tidak sungkan-sungkan me-menej anggaran. Ini berarti mengalihkan kelebihan anggaran suatu kegiatan untuk ditambahkan pada kegiatan lain. Misalnya, pada kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, capaiannya bisa melebihi target (lebih dari 100%). Sedangkan anggarannya bisa di-switch dari program perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan hutan.

Kami juga sepakat ada "jalan lain" untuk memperbesar sasaran program dengan cara membuat doble kode program. Misalnya untuk desa model konservasi dengan nomor program 2.02.15.037, diperkuat dengan program sejenis kode program 2.02.15.052. Dua kode program akan membawa konsekuensi kode anggaran. Dalam hal ini Desa Model Konservasi (DMK). Rekomendasi kami, kode program Kehutanan 037 dengan tolokukur banyaknya petugas yang terlibat, harus mengurangi personelnya. Sedangkan kode 052 dengan tolok ukur banyaknya peserta, harus memperbanyak partisipan khususnya kelompok tani. Mohon tanggapan Sdr. Gubernur.

5. Perikanan dan Kelautan:

Hal yang sama juga tergambar pada realisasi kinerja SKPD Perikanan dan Kelautan. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dianggarkan sebesar 12 milyar 658 juta rupiah lebih, terealisasi 84,66%. Dalam program ini terdapat sub-program yang ditujukan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar Rp 791 juta. Angka anggaran tergolong minimalis jika dibanding jumlah keluarga di pesisir dan pulau kecil. Sudah kecil, realisasinya hanya Rp 684 juta, atau 86,43%. Jalinkesra yang mendukung keluarga nelayan miskin anggarannya juga sangat kecil, hanya Rp 358 juta. Kami minta penjelasan, mengapa anggaran untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak bisa mencapai 100%? Mohon jawaban Sdr. Gubernur.

Sidang Dewan yang Tehormat,

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur pada Rapat Paripurna kali ini.

Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih.
Pada dasarnya, fraksi kami mendukung setiap kebijakan Gubernur yang bertujuan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat Jawa Timur, khususnya wong cilik. Semoga jawaban yang diberikan Sdr. Gubernur nantinya dapat menjadi jalan yang lebih baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, khususnya wong cilik.

Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

M E R D E K A !!!


FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,


Drs. ALI MUDJI, MS
Kebijakan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur
-
Pandangan Umum / Pendapat Akhir
-
Press Release
-
Raperda
Anggota Fraksi di DPR RI dan DPRD Provinsi
+
DPR - RI Daerah Pemilihan Jawa Timur
+
DPRD Provinsi Jawa Timur
 
Anggota Fraksi di DPRD Kab. / Kota se-Jawa Timur

Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL