Dengar, Dengarkan Lao Tze

Niat luhur dan jujur untuk berbagi. Itulah yang diajarkan Lao Tze dalam syair itu. Tidak menikmati kelebihan yang kita miliki sebagai sarana berbangga diri. Sebaliknya, menggunakan kelebihan itu untuk membangun masyarakat yang belum memiliki kelebihan atau keberuntungan serupa. Di titik inilah, petuah Lao Tze begitu tepat, bahkan wajib, direnungkan. Ia mengingatkan semua orang bahwa yang terpenting adalah pemberdayaan atau empowerment. Siapa pun yang memiliki naluri berbagi, apalagi negara atau pemerintah, haruslah tiba pada titik bisa membuat masyarakat dengan bangga berteriak, ''KAMILAH YANG TELAH MENGERJAKANNYA''.

Di titik itu, masyarakat merasa –dan memang— berhasil berbuat sesuatu. Berhasil mencapai sesuatu. Dengan tangan mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Tanpa itu, mereka pasti akan tetap merasa sebagai warga kelas dua, hanya sekadar angka di atas kertas kerja para pejabat, hanya bagian dari statistik. Bahkan, merasa sebagai paria yang membantu dirinya sendiri saja tidak sanggup. Perasaan-perasaan seperti ini hanya akan membunuh kreativitas, menyuburkan apatisme.

Karena itu, alangkah indahnya jika pemangku pemerintahan mendengar petuah ini. Niscaya, tak bakal lahir program sebodoh dan semanipulatif BLT, yang jelas-jelas meremukkan dari dalam energi rakyat yang sebenarnya berlimpah-ruah dan menunggu di-empower dengan program-program cerdas yang bersifat pemberdayaan (empowerment). Rakyat menunggu program yang berbasis pada apa yang mereka miliki, sehingga mereka bisa mengerjakannya sendiri. Dan pada akhirnya, mereka terhindar dari mental pengemis, terjaga harga dirinya karena mendapat sesuatu dengan keringat dan daya hidupnya sendiri.

Celakanya, justru itu yang dipunggungi pemerintah. Dengan logika dan kepentingannya sendiri, pemerintah mengkreasi program yang tak cerdas dalam konteks ekonomi, dan dalam secara psikologi mendidik rakyat menjadi pengemis. Rakyat disepelekan dan dianggap bodoh. Program seperti BLT adalah cermin kemalasan –kalau tak mau dibilang kegagalan— pemerintah mengkreasi program yang memberdayakan dan sustainable (berkelanjutan).

Coba tengok apa yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar. Walikota Djarot Syaiful Hidayat menelurkan program cerdas sebagai salah satu cara menandingi BLT. Kader PDI Perjuangan itu mengembangkan program pabrik rokok dan kawasan agrowisata (belimbing) yang menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar dan para pengangguran. Sebelumnya, Walikota Blitar juga rajin mendorong UKM untuk berkembang (bahkan memproteksi pemasarannya), sehingga bisa menghasilkan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi. Program-program cerdas semacam inilah yang kita tunggu dari pemerintah pusat. Tapi yang nongol kok BLT lagi.

Sayekti dan Hanafi
Sekarang, coba ingat-ingat film Sayekti dan Hanafi. Ini adalah film Indonesia yang pernah ditayangkan di TVRI pada tahun 1988. Film ini kemudian dibuat ulang dan ditayangkan di RCTI pada tahun 2005. Sayekti dan Hanafi bercerita tentang kegigihan seorang buruh gendong perempuan dalam usahanya menebus biaya pengobatan saat terpaksa melahirkan putranya di rumah sakit swasta. Sayekti adalah perempuan miskin yang melahirkan bayi. Persalinannya sukses, namun ia terpukul menyadari betapa besar biaya persalinan yang harus ia bayar pada rumah sakit swasta itu.

Dan benar, tanpa melunasi ongkos persalinan, si buah hati tak bisa ia bawa pulang. Sayekti, yang bersuami Hanafi, seorang tukang becak miskin pula, tak punya cukup uang membayar biaya persalinan. Setelah agak lama, penderitaan Sayekti terdengar seorang selebriti yang ingin mendongkrak kembali popularitasnya. Bukannya segera menolong Sayekti, dia malah lebih dulu sibuk mengumpulkan geng arisannya, lalu mengundang wartawan. Niatnya pun bukan menolong Sayekti agar bisa segera berkumpul dengan anaknya, namun untuk mengadopsi si anak. Sungguh sebuah sikap snob yang sebenar-benarnya.

Mengapa untuk “membantu” harus mengundang wartawan segala? Negara/pemerintah tidak layak meniru sikap snob semacam ini. Ia harus menyublim, lenyap ke dalam suhu ruang. Coba lihat apa yang dilakukan para pejabat kita pada hari-hari pertama pembagian BLT. Mereka datang dengan tindak-tanduk bak pahlawan, berbincang-bincang dengan kaum miskin dengan sikap raja-raja kepada hamba sahaya di depan kamera. Mereka merasa telah melakukan hal yang mulia, dan karena itu patut dihujani pujian. Maaf, saya sebetulnya tidak ingin bersikap tidak sopan, tapi izinkan saya untuk mengatakan: sikap-sikap itu membuat perut saya terasa mual.

Di sinilah petuah Lao Tze terasa begitu sejuk, begitu benar, begitu arif, begitu tak terbantah. Pergi dan temuilah masyarakatmu. Hidup dan tinggallah bersama mereka. Negara/pemerintah memang seharusnya “menyatu” dengan masyarakat, bukan bangga dengan statusnya dan terus terlena di atas menara kekuasaan. Cintai dan berkaryalah bersama mereka. Berkarya bersama masyarakat, tentu bukan hanya melakukan kerja-kerja bersama, melainkan lebih pada pemahaman bahwa masyarakat adalah subjek yang mestinya diperlakukan sebagai subjek pula. Masyarakat bukan melulu objek yang dicekoki metode dan keharusan menurut tanpa ruang berekspresi atau berdiskusi.

Lao Tze tidak hanya berkuat di tataran wacana. Ia menukik pula ke ranah practical. Karena itu ia berpesan: mulailah dari apa yang telah mereka miliki dan dari apa yang ada. Ini jawaban dari pernyataan-pernyataan atau dalih-dalih klise yang sering diajukan pemangku pemerintahan, bahwa masyarakat belum siap, bahwa masyarakat tidak butuh ini tapi butuh itu. Pemerintah telah melakukan kesalahan atau kebodohan mendasar: mengukur sepatu orang lain dengan kaki sendiri, mengukur sepatu rakyat dengan kaki sendiri.

Orang (pemerintah) cerdas sesungguhnya adalah mereka yang bisa memulai dari apa yang mereka miliki, dari apa yang ada, yang tersedia. Kata Lao Tze: “Buatlah rencana lalu bangunlah rencana itu dari apa yang mereka (masyarakat) ketahui. Sampai akhirnya ketika pekerjaan usai, mereka akan berkata, KAMILAH YANG TELAH MENGERJAKANNYA.” Inilah peleburan sempurna menuju pemberdayaan yang sesungguhnya.

Nah kalau sudah begini, untuk apa negara? Untuk apa pemerintah? Apakah untuk berlagak sinterklas di depan rakyatnya sendiri, atau untuk menjamin akses yang adil bagi semua warganya untuk berdaya dan mengetuk pintu kesejahteraan? Pertanyaan kuncinya adalah: pemerintahan yang kita punya masuk golongan yang mana? Golongan yang menganggap rakyatnya hanya cecunguk tanpa harga atau golongan yang menganggap rakyatnya sebagai manusia yang penuh daya? (*)

Sirmadji
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur