Senin, 09 Juni 2008

Klepek-Klepek BBM

R.H. Tawney (1880-1962), seorang ekonom Inggris yang lahir di Calcutta, pernah membuat gambaran menarik tentang nasib para petani di Asia pada pertengahan abad ke-20. Dia menulis begini: petani ibarat sedang berdiri dengan tubuh terendam air sampai persis di bawah hidung. Dan sepercik gelombang pun sudah cukup untuk menenggelamkan mereka.

Tawney memang sudah meninggal. Kutipan itupun dia tulis untuk menggambarkan nasib petani di kawasan Asia puluhan tahun lalu. Tapi rasanya gambaran itu masih memadai untuk melukiskan nasib rakyat Indonesia –tak cuma dari kalangan petani— saat ini. Sistem ekonomi dan politik yang ringsek telah membuat nasib sebagian besar dari mereka tak segera beranjak dari kemiskinan dan ketidakadilan. Mirip yang digambarkan Tawney, sebagian besar rakyat seolah sudah berdiri di bawah ancaman sapuan gelombang air yang sudah sampai persis di bawah hidung. Dan kenaikan harga BBM makin membuat mereka tersapu gelombang sampai kepala tak lagi kelihatan. Rakyat yang sudah klepek-klepek pun semakin klepek-klepek. Mereka semakin termehek-mehek mengejar laju kebutuhan hidup yang berlari semakin kencang. Untuk sementara mereka memang masih bisa bernapas. Tapi yang terisap bukanlah hawa segar, melainkan udara bercampur air. Menyesakkan!

Saya memang bukan ahli anggaran atau pakar APBN. Tapi sejumlah pakar anggaran seperti Kwik Kian Gie atau pakar perminyakan, Kurtubi, sudah menyatakan, kenaikan harga BBM ini sebetulnya tak ada hubungannya dengan APBN. Tapi itulah yang membikin hati pedih. APBN digunakan sebagai alibi melansir kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Manusia (rakyat) dianggap tak ubahnya angka yang bisa diotak-atik seperti statistik.

Pemerintah selalu menyatakan, APBN tidak boleh jebol dan rakyat miskin bisa diselamatkan dengan cara instan melalui bantuan langsung tunai (BLT). Trickle down effect, istilah ini pun sempat muncul ke permukaan lagi. Padahal, konsep yang meninabobokkan kita selama rezim Orde Baru ini sudah terbukti bak pepesan kosong. Pertumbuhan ekonomi dibayangkan akan menimbulkan efek tetesan ke bawah, yang kemudian ternyata melahirkan fenomena sebaliknya: yaitu jurang ekonomi yang luar biasa dalam.

Orang bijak mengatakan, statistic is an excellent way to lie (statistik adalah cara elegan untuk berbohong). Sepertinya, itulah yang sedang dilakukan pemerintah dengan selalu menyodorkan argument-argumen berbasis statistik, namun dengan angka-angka yang tidak diketahui akurasinya.

Itulah sebabnya PDI Perjuangan konsisten menolak kenaikan harga BBM ini. Mengapa? Karena kenaikan ini memperkuat arus pemiskinan rakyat, memperberat beban hidup rakyat, memukul dunia usaha, memperlemah akses rakyat ke dunia pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Masih banyak jalan yang bisa dipilih untuk menghindari kenaikan harga BBM, yang celakanya tidak dicoba dilakukan lebih dulu oleh pemerintah. Yang paling sering kita usulkan adalah rescheduling utang luar negeri. Atau bahkan kalau pemerintah berani: ajukan hair cut. Sebenarnya, pilihan yang paling moderat sampai radikal untuk mengurangi beban APBN terhadap utang luar negeri ini ada, tetapi mengapa pemerintah tidak melakukannya? Padahal, status Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia, sebagai pasar potensial, dan paru-paru dunia karena kekayaan hutannya atau hayatinya lebih dari cukup untuk digunakan sebagai basis negosiasi. Mengapa kita tidak berani mencontoh langkah beberapa negara Amerika Latin atau Afrika yang juga melakukannya?

Lakukan pula realokasi anggaran. Anggaran yang tidak masuk skala prioritas bisa ditunda atau dialihkan. Dengan kata lain, berhematlah dengan anggaran operasional pemerintahan. Ketika hal ini saya dikusikan dengan kawan-kawan di DPR, mereka ternyata juga menangkap hal serupa. Budgeting aparatur pemerintah masih tinggi, karena itu masih bisa ditekan. Anggaran di Pemprop Jatim, misalnya, waktu kita kaji di DPR ternyata masih bisa dihemat miliaran rupiah. Itu baru dari biaya biaya rutin seperti makan, minum, kendaraan, kertas, dan sejenisnya. Nah selisih penghematan-penghematan atau realokasi anggaran tersebut bisa digunakan meng-cover subsidi dan mengberdayakan ekonomi rakyat. Kalau kemampuan ekonomi rakyat sudah tumbuh dan berkembang, kalaupun suatu saat harga BBM hendak dinaikkan untuk mengikuti pasar internasional, rakyat sudah mampu bertahan. Celakanya, jalan pikiran pemerintah tidak seperti itu. Pemerintah lebih justru memilih program ”memberi permen” seperti BLT. Akibatnya, rakyat pun tetap miskin.

Alternatif yang juga patut dicoba adalah efisiensi pemerintahan. Banyak sekali program pemerintah yang high cost. Yang paling terlihat adalah program yang berasal langsung dari pusat ke daerah, program yang relatif kurang bisa dikontrol pemerintah dalam konteks otonomi daerah. Misalnya, program Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin) yang digelar untuk memberi jaminan kesehatan warga miskin. Mengapa program-program seperti ini tidak disalurkan saja melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga bisa dikelola daerah? Dengan dikelola daerah, program-program itu tidak akan high cost lantaran tidak memunculkan biaya operasional.

Pemerintah juga bisa dan harus membenahi sistem ekenomi dan daya beli masyarakat. Pangkas high cost economy! Harus ada kepastian bahwa invisible cost (biaya siluman) dalam ekonomi, baik dalam proses produksi maupun distribusi, musti sirna. Biaya siluman inilah yang mendongkrak biaya produksi dan distribusi, sehingga pengusaha memilih membonsai upah buruh untuk menutupi cost. Dengan lenyapnya biaya siluman, biaya produksi dan distribusi bisa ditekan sehingga pengusaha bisa memperbaiki upah buruh yang pada giliran berikutnya juga mendongkrak daya beli. Bersamaan dengan itu, perluasan lapangan kerja secara signifikan juga harus dikerjakan.

Semua prasyarat ini sebetulnya harus dipenuhi dulu sebelum menaikkan harga BBM. Celakanya, pemerintah mengambil kebijakan yang in line dengan kondisi global tanpa lebih dulu melakukan itu. Akibatnya segera bisa kita lihat. Begitu BBM naik, angka kemiskinan pun melejit luar biasa. Di Jatim, misalnya, angka kemiskinan membengkak dari kisaran tujuh juta juta menjadi sekitar 12 juta. Yang juga patut dipertanyakan, ketika ketika harga minyak dunia turun sampai di bawah asumsi APBN, mengapa tak pernah diikuti penurunan harga BBM? Bagaimana akuntabilitas pengelolaannya?

Ada yang juga perlu dipikirkan, meski dalam konteks jangka panjang. Apa itu? Pembenahan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Contoh, tiap pengembang selalu menyatakan perumahan yang dibangunnya menyediakan aneka fasilitas seperti pendidikan. Logikanya, tata ruang memang harus memberi layanan dasar pada kebutuhan manusia yang tinggal di sana. Tapi hal ini dipatahkan kebijakan lain. Misalnya, sistem pendidikan kita menetapkan siswa diterima di sekolah tertentu berdasar Danem. Kebijakan ini mengakibatkan orang di suatu daerah harus pergi ke daerah lain untuk mengantar anak bersekolah. Akibatnya berikutnya, jalanan kota macet pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah.

Inilah akibatnya jika sistem transportasi tidak holistik dan tidak integratik dengan sistem lain. Para pengembang sudah berupaya menawarkan fasilitas dasar, tapi kebijakan pendidikan mementahkannya. Padahal, kebijakan itu muncul tanpa argumen akademik. Penelitian menunjukkan, anak atau orang pintar tidak menurun kepintarannya meski bersekolah bersama anak/orang yang kurang pintar. Hal itu bahkan membuat siswa kurang pintar terdongkrak naik karena bisa belajar bersama kawan yang lebih pintar.

Sebenarnya kita melihat ada upaya mencari alternatif yang berjangka panjang, seperti pencanangan energi alternatif semacam biofuel. Tapi, lagi-lagi, tidak dilakukan bersungguh-sungguh. Program-program seperti terkesan diluncurkan sebatas wacana yang seolah mendatangkan harapan, tapi tidak dijalankan secara konsisten. Di NTB, misalnya, rakyat menanam jarak. Bahkan mesin pengolahannya pun tersedia. Tapi kemudian muncul masalah. siapa yang menindaklanjutinya?

Rakyat sudah menederita. Mereka sudah berteriak-teriak, sudah klepek-klepek, sudah termehek-mehek. Terserempet pukulan tipis saja, mereka tambah klepek-klepek. Sedikit saja tepercik gelombang, mereka sudah tenggelam. Dan kenaikan BBM bukan sekadar percikan gelombang, tetapi sudah gulungan ombak plus pusaran badai. Kita tidak tahu sampai kapan mereka bisa menanggungnya. (*)

Sirmadji
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.