Notice: Use of undefined constant mod - assumed 'mod' in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/v03/index.php on line 8 Notice: Only variable references should be returned by reference in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/libs/db.php on line 114 Notice: Only variable references should be returned by reference in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/libs/db.php on line 114 Notice: Only variable references should be returned by reference in /home/pdip/domains/pdiperjuangan-jatim.org/public_html/libs/db.php on line 114 Tragedi Mesuji dan Absennya Negara
*** Jokowi-JK adalah kita *** Jokowi: Saya Haji, Bapak, Ibu, dan Adik Saya Juga Haji *** Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla *** Ir. H. Joko Widodo ***
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 22 Desember 2011 diposting pada kategori ARTIKEL

Tragedi Mesuji dan Absennya Negara

Oleh: Sapto Raharjanto

PADA tanggal 10 November 2011 terjadi penembakan petani oleh aparat di Kabupaten Mesuji yang memakan korban 1 orang meninggal dunia atas nama Zaelani (45) warga desa Kagungan yang meninggal dunia di tempat karena luka tembak di kepala. Selain itu ada 7 orang korban penembakan yang menderita luka tembak.
Adapun latar belakang konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini terjadi ketika PT BSMI mengajukan perolehan izin lokasi seluas 10.000 Ha kebun Inti dan 7.000 Ha kebun plasma yang terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kec. Mesuji kepada kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Dalam surat Nomor 0007/BSMI/10/94. PT BSMI juga mendapat izin lokasi dari Bupati Lampung Utara melalui surat bernomor : PLU.22/460-L/94. atas lahan seluas 10.000 ha (inti) dan 7.000 ha (plasma). Dan untuk memperoleh lahan tersebut, PT BSMI diminta membeli lahan petani dengan harga Rp. 150.000 per hektar.

Akar permasalahan konflik ini sendiri terjadi dikarenakan masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam perundingan untuk menentukan nilai harga tanah, serta masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran areal tanah. Sehingga pada tahun 1996 masyarakat mengadu ke komnas HAM atas ketidakadilan yang mereka alami. Dan dalam situasi yang masih panas dikarenakan adanya konflik tersebut Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI memberikan HGU kepada PT BSMI atas lahan seluas 9. 513.0454 Ha yang tertuang dalam SK No: 43/HGU/BPN/97.

Terkait dengan permasalahan insiden pembantaian petani di Kabupaten Mesuji pada tanggal 10 November 2011, ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita mengenai bagaimana tragedi ini bisa terjadi:

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga administratif di bidang pertanahan yang memiliki hak untuk menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU), tidak pernah memperhatikan aspek kesejarahan dan hanya memiliki satu perspektif yaitu dari perspektif perusahaan dan samasekali tidak memperhatikan masukan dari warga masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan terbitnya SK HGU yang diberikan kepada PT BSMI atas lahan seluas 9.513.0454 Ha melalui Surat Keputusan Nomor : 43/HGU/BPN/97 yang ditandatangani Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. SK HGU ini terbit ketika konflik pembebasan lahan yang disebabkan permasalahan penentuan nilai harga tanah masih belum selesai dan masyarakat samasekali tidak dilibatkan didalam proses pengukuran areal lahan tanah. Pada saat itu masyarakat yang tidak puas akan hal ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada Komnas HAM. Sehingga yang patut menjadi pertanyaan bagi kita ialah bagaimana proses keluarnya SK HGU pada waktu itu?

Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri telah memfasilitasi adanya pertemuan antara warga masyarakat dengan PT BSMI untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Namun pihak perusahaan tidak memiliki goodwill untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Pemkab Tulang Bawang sendiri melalui surat No. 130/1124/I.01/TB/2007 telah memberi peringatan kepada PT. BSMI agar tidak melakukan pengelolaan lahan yang disengketakan warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning, serta minta untuk melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dituntut oleh warga. Namun kembali lagi hal ini tidak pernah digubris pihak PT BSMI.

Dalam penyelesaian kasus sengketa agraria, negara selalu menggunakan pendekatan keamanan/militerisme, seperti didalam kasus tragedi Mesuji ini. Dimana terindikasi adanya keterlibatan dari aparat keamanan yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil, dan selama ini tanpa memperhatikan aspek kesejarahan dan sosial. Selalu saja masyarakat yang diperspektifkan sebagai pelanggar hukum ketika mereka menuntut hak tanpa sekalipun melihat berbagai permasalahan ketika proses terbitnya HGU tersebut berlangsung.

Dalam kasus pembantaian masyarakat di Mesuji, keberadaan aparat keamanan patut dipertanyakan, karena apabila memang ada bantuan pengamanan tetapi hanyalah bantuan pengamanan yang pasif sifatnya. Tapi yang terjadi di Mesuji adalah penembakan dan penyerangan aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang menuntut haknya.

Perspektif ini juga sangat terlihat dengan ditandatanganinnya kesepakatan bersama No 3/SKB/BPN/2007 antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Pertanahan. Dalam BAB III Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwasannya pihak pertama (dalam hal ini BPN) dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa bisa membentuk sebuah sistem pengamanan swakarsa. Dimana pada akhirnya pengamanan swakarsa ini justru menimbulkan permasalahan baru karena hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan pihak perusahaan dan banyak merugikan pihak masyarakat. Dalam tragedi Mesuji ini pengamanan pamswakarsa diindikasikan melakukan tindakan pembantaian di luar batas perikemanusiaan dengan melakukan penyembelihan terhadap warga masyarakat.

Dari beberapa uraian di atas dapat kita tarik benang merah bahwa alat-alat negara masih memiliki perspektif tunggal yaitu hanya dari perspektif pengusaha/pemodal. Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum selalu menempatkan masyarakat pada posisi yang salah dan melanggar hukum sehingga banyak masyarakat yang menuntut hak atas kepemilikan tanah malah dikriminalisasikan. (*)

* Sapto Raharjanto, Peneliti Centre Of Local Economy and Politics Studies Jember


Copyright (c) 2007 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
Host by pusathosting.com & Design by Topiq
Web Master by Agiz YL